Berita

Neta S. Pane/Net

Politik

IPW Anggap KPK Tebar Fitnah Soal Capim Bermasalah Lolos Seleksi

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 06:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesian Police Watch (IPW) menantang terhadap pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai 20 calon pimpinan (capim) KPK yang lolos proses profil assesment bermasalah untuk membuka data kepada publik.

Tantangan tersebut bukan tanpa alasan. Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mengatakan, pejabat KPK dinilai selalu menebar fitnah yang dianggap telah mengkriminalisasi 20 capim KPK yang telah diloloskan Panitia seleksi (Pansel) KPK.

"Oknum KPK and the gang jangan terus menerus menebar fitnah untuk mengkriminalisasi 20 capim KPK yang sudah diloloskan Pansel KPK. Jika mereka memang punya data konkrit tentang keberengsekan capim KPK, buka saja ke publik dan jangan membuat gaduh dan 'perang segitiga' antara KPK-Pansel-Capim," ucap Neta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).


Bahkan, tudingan yang dilakukan pejabat KPK yang menganggap 20 orang capim KPK bermasalah juga telah disampaikan kepada publik melalui awak media pada Jumat dan Sabtu kemarin.

"Ind Police Watch (IPW) mendukung penuh jika oknum KPK and the Gang membuka data data bahwa ke 20 capim yang lolos itu bermasalah. IPW berharap, mereka menyebutkan secara jelas, kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya," tegas Neta.

Karena kata Neta, berdasarkan penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan tidaklah memiliki bukti yang konkret. Sehingga, tudingan yang disampaikan oknum KPK dianggap telah menebar fitnah.

"Sebaliknya, jika memang ada datanya, dibuka saja dan capim bermasalah itu didorong untuk diproses hukum ke pengadilan. Jangan hanya karena takut kepentingan kelompoknya bakal terganggu, oknum KPK and the Gang itu bermanuver menyebar fitnah dan melakukan kriminalisasi lewat opini publik," jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya