Berita

Kejaksaan Agung/Net

Politik

Agar Ekonomi Maju, Jaksa Agung Harus Terbebas Dari Sandera Pengusaha

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 01:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Posisi Jaksa Agung sangatlah penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pemerintahan kedepan harus memilih seorang Jaksa Agung yang mampu menjadi penuntut independen yang mewakili kepentingan publik.

Director HICON Law dan Policy Strategis, Hifdzil Alim meminta Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Jaksa Agung yang terbebas dari sandera.
 
"Sebagai penuntut yang mewakili kepentingan publik, maka penting menunjuk jaksa agung yang tak tersandera," tandas Hifdzil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL,Senin (26/8).


Lebih lanjut, Hifdzil menjelaskan Jaksa Agung harus bebas dari sandera dalam 3 hal diantaranya, sandera partai politik, sandera rekam jejak kasus tertentu dan tidak tersandera kekuatan ekonomi.

Hifdzil meminta Jokowi tidak memilih Jaksa Agung yang berasal dari kader parpol dan kepanjangan tangan kepentingan kekuatan bisnis. Apabila hukum ditegakkan maka iklim ekonomi bisa tumbuh dengan pesat.

"Tak memilih jaksa agung yang tersangkut dengan fasilitas yang diberikan oleh para pengusaha. Ketika hukum tegak, kemungkinan besar ekonomi juga akan tegak," pungkasnya.

Diketahui pada periode kepemimpinan Jokowi saat ini, Jaksa Agung ditempati oleh M. Prasetyo. Sebelumnya, ia merupakan pensiunan jaksa karir di Kejaksaan Agung. Sebelum ditunjuk Jokowi, Prasetyo merupakan kader dan anggota DPR RI dari Partai Nasdem. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya