Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Soal Papua, Jokowi Hanya Bicara Asap Tanpa Padamkan Api

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 19:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap hanya membicarakan dampak dibanding menyelesaikan permasalahan Papua dari akar permasalahan, yakni persoalan ekonomi yang belum merata.

Dalam bidang ekonomi, sosok yang bakal kembali memerintah di periode 2019-2024 dinilai tak ada perubahan semenjak menjabat pertama kali 2014 silam.

Namun dalam aspek ekonomi, Presiden Joko Widodo saat ini tidak jauh berbeda saat pertama kali menjadi presiden. Yakni tidak bisa membuat pondasi perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.


"Kondisi tak jauh berbeda ketika Jokowi naik pertama kali menjadi presiden. Ke depan ini mungkin akan parah lagi karena apa? Hampir semua instrumen atau pondasi-pondasi ekonomi kita secara konstitusional akan semakin ragu," ucap Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro dalam diskusi bertajuk 'Indonesia dalam Pusaran Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Krisis Kepercayaan Pemerintahan Jokowi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).

Berkaitan dengan Papua, Gigih menilai pemerintah tidak bisa mengobati luka lama dalam aspek kebijakan ekonomi maupun kebijakan lainnya.

"Persoalan Papua ini kalau dalam aspek politik atau konstitusi lebih mudah dipadamkan. Tapi apakah pemerintah ini mampu mengobati luka-luka lama yang ada di Papua? Kejahatan kemanusiaan, kemudian persoalan kesejahteraan," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menilai selama ini pemerintahan Jokowi telah gagal menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Papua hari ini dalam kategori ekonomi minim, kemiskinan juga masih tajam di sana. Pemerintahan ini lebih mudah membicarakan persoalan asapnya daripada mematikan apinya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya