Pemindahan Ibukota dengan alasan Jakarta sudah tidak memadai menjadi pusat pemerintahan dinilai tidak tepat.
Sebab, jika menilik kinerja pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir, maka Jakarta masih mampu menjalankan fungsi pusat pemerintahan.
Senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris dengan tegas membantah pendapat mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, yang menilai Jakarta sudah tidak memadai sebagai Ibukota.
Menurutnya, Jakarta sudah menjadi lebih baik sebagai pusat pemerintahan sejak dipimpin Anies Baswedan. Atas alasan itu, dia tegas menolak ibukota dipindah.
“Dalam dua tahun terakhir ini, wajah Jakarta lebih baik. Terutama dalam kinerja ekonomi, integrasi transportasi publik, penataan berbagai fasilitas umum dan penangangan banjir," ucapnya kepada
Kantor Berita RMOL, Minggu (25/8).
"Oleh karena itu, saya tidak melihat ada urgensi Ibukota harus dipindahkan dari Jakarta saat ini," sambung Fahira.
Andrinof Chaniago merupakan satu dari sembilan orang yang dimintai pendapat oleh Bappenas berkaitan dengan rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.
Dia menilai bahwa Jakarta sudah tidak memadai, sehingga pusat pemerintahan perlu dipindah ke tempat baru.
Adapun sembilan orang yang dimintai pendapat oleh Bappenas terdiri dari intelektual, akademi dan praktisi senior.
Kesembilan orang tersebut ialah Marco Kusumawijaya (TGUPP DKI Jakarta), Haryo Winarso (pengamat pemukiman ITB), Darodjatun Kuntjorojakti (eks Menko Perekonomian), Yayat Supriyatna (pengamat perkotaan Trisakti), Andrinof Chaniago (eks Kepala Bappenas), M. Jehansyah Siregar (pakar arsitektur ITB), Sonny Harry B. Harmadi (Deputi Kemenko PMK), Siti Zuhro (peneliti LIPI), Riant Nugroho (pengamat kebijakan publik).
