Berita

Anies Baswedan/Net

Politik

Sejak Dipimpin Anies, Jakarta Makin Mumpuni Jadi Ibukota

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 09:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemindahan Ibukota dengan alasan Jakarta sudah tidak memadai menjadi pusat pemerintahan dinilai tidak tepat.

Sebab, jika menilik kinerja pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir, maka Jakarta masih mampu menjalankan fungsi pusat pemerintahan.

Senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris dengan tegas membantah pendapat mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, yang menilai Jakarta sudah tidak memadai sebagai Ibukota.


Menurutnya, Jakarta sudah menjadi lebih baik sebagai pusat pemerintahan sejak dipimpin Anies Baswedan. Atas alasan itu, dia tegas menolak ibukota dipindah.

“Dalam dua tahun terakhir ini, wajah Jakarta lebih baik. Terutama dalam kinerja ekonomi, integrasi transportasi publik, penataan berbagai fasilitas umum dan penangangan banjir," ucapnya kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (25/8).

"Oleh karena itu, saya tidak melihat ada urgensi Ibukota harus dipindahkan dari Jakarta saat ini," sambung Fahira.

Andrinof Chaniago merupakan satu dari sembilan orang yang dimintai pendapat oleh Bappenas berkaitan dengan rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Dia menilai bahwa Jakarta sudah tidak memadai, sehingga pusat pemerintahan perlu dipindah ke tempat baru.

Adapun sembilan orang yang dimintai pendapat oleh Bappenas terdiri dari intelektual, akademi dan praktisi senior.

Kesembilan orang tersebut ialah Marco Kusumawijaya (TGUPP DKI Jakarta), Haryo Winarso (pengamat pemukiman ITB), Darodjatun Kuntjorojakti (eks Menko Perekonomian), Yayat Supriyatna (pengamat perkotaan Trisakti), Andrinof Chaniago (eks Kepala Bappenas), M. Jehansyah Siregar (pakar arsitektur ITB), Sonny Harry B. Harmadi (Deputi Kemenko PMK), Siti Zuhro (peneliti LIPI), Riant Nugroho (pengamat kebijakan publik).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya