Berita

Aparatur sipil negara saat apel di silang Monas/Net

Politik

Survei: Berencana Ajukan Pensiun Dini, Mayoritas PNS Ogah Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 17:02 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur.

Dari hasil survei tersebut, mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menolak bila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Survei tersebut berupa tanya jawab kepada 1.225 ASN yang bertugas di pemerintahan pusat.

"Didapati sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur dan sebanyak 3,9 persen setuju sisanya abstain," jelas Direktur Eksekutive IDM Prasetyo Harliabdi dalam keterangan persnya, Sabtu (24/8).


Prasetyo menjelaskan, alasan penolakan para ASN adalah karena fasilitas penunjang di Kalimantan Timur tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Jakarta, misalnya fasilitas kesehatan dan pendidikan.

"Karena fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas tersebut banyak di ibu kota Jakarta," katanya

Lalu, lanjuta Prasetyo, selain alasan fasilitas, sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan, gaji dan pendapatan mereka dinilai tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru.

Selain itu, dari survei tersebut terungkap, bila dipaksa untuk pindah dan bertugas di Kalimantan Timur, mayoritas ASN atau 78, 3 persen akan lebih memilih mengajukan pensiun dini dari tugasnya.

"Sedangkan 19,8 persen mengikuti pindah tugas, selebihnya menjawab tidak tahu," urainya.

Survei dilakukan sejak 7 Agustus hingga 20 Agustus 2019 di Jakarta.

Survei ini mengunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.225 orang. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,1 persen.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya