Jokowi Sebaiknya Cuekin Parpol Saat Susun Kabinet

Pekan lalu Jokowi menyatakan penyusunan kabinet kerja jilid 2 sudah selesai. Ia menjelaskan saat makan siang bersama dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa. 

Jokowi menyebut dari 34 anggota kabinetnya terdiri dari 45 persen kader parpol dan 55 persen berasal dari kalangan profesional.

Elite partai politik pun masih bermanuver untuk mendapatkan kursi menteri. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono (Rabu (21/8) kepada awak media mengaku legowo dengan 3 jatah menteri yang diterima, meskipun sebenarnya partai beringin masih ingin mendapatkan jatah 4 kursi.

Elite lainnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga tersirat ingin mendapatkan tambahan jatah kursi menteri. Cak Imin saat sempat mengusulkan 10 kader sebagai calon menteri.

Cak Imin tak sungkan memuji habis Jokowi dan Megawati saat berpidato dalam pembukaan muktamar VI di Bali Selasa (20/8). Sebelumnya dalam kabinet kerja jilid 1, PKB mendapatkan 4 kursi menteri. Terbaru PKB dikabarkan hanya akan mendapat 2 kursi saja.

Direktur HICON Law & Policy Strategis Hifzdil Alim, menilai dalam periode kepemimpinan keduanya, Jokowi tidak memiliki beban apapun. Hifzdil meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu independen dalam menentukan siapa saja yang layak membantu selama 5 tahun mendatang.

"Semestinya Jokowi tidak perlu terlalu menghiraukan partai. Lebih tanpa beban juga dalam menunjuk menteri sebagai pembatu-pembantunya," tandas Hifzdil, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/8).

Partai politik, tambah Hifzdil, lebih baik difungsikan sebagai pengawas, tidak boleh turut serta mengeksekusi kewenangan presiden.

"Partai menjadi pengusul nama calon menteri saja serta pengawas atas kebijakan menteri yang sudah dipilih Jokowi. Soal siapa yang harus jadi menteri, saya pikir Jokowi lebih mengetahui kebutuhan untuk itu," tandasnya.