Kerusuhan di Manokwari/Net
Langkah cepat telah dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Terutama dalam meredam gejolak masyarakat di Papua.
Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI) Reza Fahlevi mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.
Levi turut mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut dalang utama penyebar informasi hoax yang memicu aparat dan ormas bentrok dengan sejumlah mahasiswa asal Papua di Jawa Timur.
"Unggahan video penggrebekan di asrama mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya yang sudah diedit dan dibumbui sentimen rasis dan pelecehan terhadap simbol negara telah membuat saudara-saudara kita di Bumi Cendrawasih meledakkan amarah," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (21/8).
Dalam hal ini, TJI turut mengajak seluruh masyarak untuk bersatu padu menjaga kondusivitas tanah air. Caranya, dengan tidak ikut menyebar informasi hoax yang beredar dan memicu konflik semakin memanas.
"Hal itu bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana dimulai dari diri kita sendiri, yaitu tidak ikut menyebar berita hoax yang turut menjadi penyebab kemarahan masyarakat di Papua," sambung Levi.
Levi menduga gejolak di Papua Barat terjadi karena ada konstruksi sosial yang dilakukan oleh oknum tertentu. Mereka dengan sengaja mengembangkan informasi-informasi yang memicu kemarahan publik, demi kepentingan mereka sendiri.
"Atas alasan itu, kami mengapresiasi respons cepat pemerintah melalui kepolisian dan TNI yang telah mengkondisikan gejolak di sejumlah daerah di Papua, terutama di Manokwari," tambah Levi.
Lebih lanjut, TJI mengapresiasi respons Presiden Joko Widodo yang mengimbau masyarakat Papua untuk memaafkan tindakan serta ucapan rasis yang dilakukan sejumlah oknum ormas dan aparat di Jawa Timur.
"Kata Presiden Jokowi emosi boleh, memaafkan lebih baik. Artinya Presiden memaklumi kemarahan rakyat Papua yang kerap mengalami intimidasi dan sentimen rasis. Tapi di sisi lain, Presiden berharap kemarahan tidak diluapkan dengan merusak fasilitas negara dan mengganggu ketertiban umum," tutupnya.
