Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menerima laporan pengaduan terkait dugaan pungli dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Brian Anjat Sentosa oleh oknum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Laporan tersebut disampaikan PT Sasana Yudha Bhakti yang menjadi korban dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Brian Anjat Sentosa.
Pihak pelapor yang mewakili PT Sasana Yudha Bhakti, Ferdinand, menjelaskan bahwa latar belakang masalah dengan PT Brian Anjat Sentosa yakni telah terjadi tumpang tindih wilayah perizinan. PT Sasana Yudha Bhakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sedangkan PT Brian Anjat Santosa bergerak di bidang pertambangan Batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan.
“Karena adanya tumpang tindih tersebut PT Brian Anjat Sentosa sebagai pemegang KP EKSPLORASI tambang Batubara yang izinnya terbit pada tahun 2006 mengklaim sebagai pihak yang paling berhak untuk pembebasan lokasi dibandingkan dengan izin lokasi Perkebunan kami PT Sasana Yudha Bhakti yang terbit di tahun 2007,†kata Ferdinand kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/8).
Oleh karena itu, PT Sasanan Yudha Bhakti langsung bekerja membebaskan lahan dengan cara membeli dari masyarakat dan memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha pada tahun 2009 sampai 2010. Namun masalah kemudian muncul setelah PT Sasana Yudha Bhakti memperoleh HGU.
Menurut Ferdinand, dengan adanya UU 4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, maka PT. Brian Anjat Sentosa telah menyesuaikan izin pertambangan mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan terbit penyesuaian izin baru PT Brian Anjat Sentosa pada tahun 2009 yaitu Keputusan Bupati Kutai Kertanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Brian Anjat Sentosa.
Tetapi IUP Eksplorasi ini hanya berlaku dua tahun sampai tanggal 1 Desember 2011.
“Namun tiba-tiba PT. Brian Anjat Sentosa bisa mendapat Persetujuan Izin Operasi Produksi pada tanggal 8 Mei 2018, padahal IUP Eksplorasi tersebut sudah berakhir tanggal 1 Desember 2011 atau sudah 7 tahun lebih,†jelas Ferdinand.
Ferdinand sendiri menegaskan memiliki bukti untuk memperjelas apakah peningkatan IUP Operasi Produksi PT. Brian Anjat Sentosa didasarkan IUP Eksplorasi yang sudah habis masa berlakunya.
Sampai saat ini PT Anjat Sentosa diduga keberatan mematuhi dan melaksanakan diktum Ke empat yang tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tentang IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Brian Anjat Sentosa.
“PT Brian Anjat Sentosa malah melakukan tindakan-tindakan hukum sepihak dengan melaporkan perusahaan kami, PT Sasana Yudha Bhakti di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan juga melakukan gugatan di PTUN Samarinda,†kata Ferdinand.
Ferdinand menduga telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum, yaitu dugaan pungli dalam penerbitan IUP PT Brian Anjat Sentosa oleh oknum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintahan setempat. Hal ini terlihat dari proses penerbitan IUP Operasi Produksi PT Brian Anjat Sentosa tersebut.
“Untuk itu kamu mohon kepada Sekretaris Saber Pungli Kemenko Polhukam melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait dalam rangka meninjau kembali proses perijinan serta membatalkan izin IUP-OP PT Brian Anjat Sentosa, mengingat perusahaan tersebut diduga telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah," tegas Ferdinand.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Widyanto Poesoko mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan serta dugaan pungli oknum Pemerintah Daerah setempat tersebut. Dijelaskan, sebelumnya Satgas akan melalukan verifikasi dengan melakukan peninjauan ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan terlapor.
"Kami mengapresiasi laporan yang disampaikan masyarakat, namun kami tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti ke tahap berikutnya," kata Widyanto.
