Berita

Din Syamsuddin/RMOL

Politik

Amini Pernyataan SP Soal Kapitalis Liberal, Din Syamsuddin: Harusnya Partai Nasdem Ikut Koreksi

SABTU, 17 AGUSTUS 2019 | 06:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengamini pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh perihal Indonesia saat ini tengah menganut sistem kapitalis liberal.

"Pak Surya Paloh dengan assesment kesimpulan bahwa kehidupan kebangsaan kita negara dan bangsa Indonesia telah terjebak ke dalam kapitalisme liberalisme dan itu adalah kenyataan dan itu adalah antipancasila," ungkap Din kepada redaksi usai acara sarasehan "Muhasabah 74 Tahun Kemerdekaan RI" di Kantor CDCC, Jakarta, Jumat (16/8).

Dengan adanya pernyataan keras itu, lanjut Din, seharusnya Surya Paloh sendiri mampu mengoreksi dan mengembalikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.


"Ini harus betul-betul dikoreksi dan diperhatikan oleh parpol termasuk partainya Pak Surya Paloh dan partai lain," ujar mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

"Agar kehidupan bangsa ini pada peringatan ke-74 ini dengan kita gagap gempita memperingatinya tapi di saat yang sama kita memanipulasi Pancasila itu dan memberi peluang kepada liebralisme kapitalisme ekonomi maupun politik," tambahnya.

Din mengatakan hal itu sebagai PR besar bangsa Indonesia, untuk mengembalikan kembali nilai luhur bangsa.

"Kalau saya PR besarnya meluruskan kiblat bangsa ini. Yang sudah menyimpang, yang sudah menyeleweng, bahasa saya tadi sudah mengalami deviasi distorsi dan disorientasi. Mari kita berpegang teguh Pancasila, UUD 45 yang sekarang ini ada gejala manipulatif," tutupnya.

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8), Surya Paloh menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila sebagai ideologi negara.

Surya Paloh mencontohkan, pada praktik demokrasi seperti pileg, pilpres dan pilkada, kompetisi bukan lagi soal akhlak, kepribadian, attitude dan juga ilmu pengetahuan, tapi wani piro, money is power.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya