Anggaran pemindahan Ibukota baru tidak dimasukkan pada Rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 lantaran master plan yang dirancang belum tuntas.
"Memang kami tidak memasukkan, karena masih dalam proses perencanaan dan tentu saja ini akan bergantung dari desain hasil akhir," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Konferensi Pers RAPBN 2020†yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibukota ini bukanlah anggaran dari APBN, akan tetapi kebutuhan investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru.
"Jadi ini beda besar antara anggaran (APBN) dengan kebutuhan investasi, kalau bicara anggaran itu artinya seolah-olah hanya dari APBN," tuturnya.
Padahal kata Bambang, untuk memenuhi investasi bisa didapat tidak hanya dari APBN seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi yang lebih tepat adalah kebutuhan investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru di Kalimantan secara total tahap pertama, artinya kota dengan luas 40 ribu hektar dengan target sampai 1,5 juta orang itu ada total Rp485 triliun, kebutuhan investasi," tegasnya.
Bambang memperkirakan kebutuhan investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru selama lima tahun kedepan mencapai Rp500 triliun.
Sementara jika dari APBN, tambah Bambang, diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 93 triliun. Meski demikian, Bambang menegaskan tidak akan mengambil dana dari sumber peneriman APBN atau Produk Domestik Produk (PDB).
"Kita tidak akan mengambil sumber penerimaan APBN murni yang berasal dari pajak dan PDB yang biasa, tapi sumber APBN-nya ini nanti akan dorong dari yang namanya kerjasama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibukota baru, pemerintahan baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek," tegasnya.
Ia juga memastikan, pembangunan kota atau pemerintahan baru ini tidak akan mengganggu prioritas lain yang sudah dirancang oleh APBN 2020.
"Kita berupaya untuk tidak mengganggu APBN, dan tidak mengganggu proriotas yang sudah ada di dalam APBN, setiap tahunnya seperti yang dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024," tandasnya.
