Berita

Para pengungsi Rohingya belum mau dipulangkan ke Myanmar/Net

Dunia

Berbeda Dengan Myanmar Dan Bangladesh, Pengungsi Rohingya Belum Sepakat Soal Repatriasi

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 17:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Meski belum disepakati oleh para pengungsi Rohingya, Myanmar dan Bangladesh tetap akan menjalan rencana repartriasi para pengungsi. Kedua negara akan lakukan upaya baru dalam usaha memulangkan Muslim Rohingya ke tempat tinggal mereka usai terjadi pembersihan etnis di Rakhine pada 2017 silam.

Dilaporkan The Guardian, lebih dari 700 ribu muslim Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh setelah diperlakukan semena-mena di negara bagian Rakhine, Myanmar. Saat ini, bahkan lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya harus tinggal di kamp-kamp pengungsian yang kumuh di Cox's Bazar, Bangladesh.

Sebuah dokumen dari badan pengungsi PBB, UNHCR menyatakan,"Pemerintah Myanmar telah mengkonfirmasi bahwa 3.450 pengungsi Rohingya memenuhi syarat untuk kembali. Ini adalah langkah pertama yang disambut baik, karena hak Anda akan kembali diakui."


Menurut UNHCR, Pemerintah Bangladesh telah menyetujui pemulangan sebagian kecil pengungsi Rohingya pada 8 Agustus lalu. Seorang pejabat senior Bangladesh mengatakan bahwa rencana pemulangan pengungsi dalam skala kecil tersebut tidak melalui paksaan.

"Bangladesh tidak menginginkan apapun selain repatriasi yang aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan," ujar pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut kepada The Guardian.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan Pemerintah Bangladesh, seorang aktivis Rohingya untuk Perdamaian dan Hak Asasi Manusia, Mohammed Eleyas, mengatakan para pengungsi belum melakukan konsultasi mengenai rencana pemulangan tersebut.

Diketahui, upaya repartriasi ini  merupakan kali kedua yang dilakukan setelah upaya pertama gagal. Pada November lalu 2.000 pengungsi Rohingya akan dipulangkan, namun tidak satu pun dari mereka setuju soal rencana pemulangan secara sukarela tersebut.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya