Berita

Waketum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Kangmas Jokowi Harus Uji Publik Kandidat Jaksa Agung

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 06:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemilihan Jaksa Agung dari kalangan nonpartai politik harus dijalankan betul oleh Presiden Joko Widodo. Hal yang perlu dilakukan Jokowi adalah dengan melakukan uji publik.

"Presiden Joko Widodo perlu lakukan uji publik dalam memilih Jaksa Agung, baru keren banget deh," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (16/8).

Menurutnya, Jaksa Agung harus benar-benar bukan dari parpol, atau terafiliasi dengan partai politik. Hal itulah yang ia tangkap dari maksud Jokowi, yakni membebaskan jabatan Jaksa Agung dari virus kepentingan politik.


Ia pun sempat menyinggung kedudukan Jaksa Agung saat ini yang dijabat oleh HM Prasetyo.

Meski Nasdem tegas mengatakan Prasetyo sudah bukan kader, namun jejak politisi tak akan bisa dilepaskan dari Prasetyo, salah satu yang ia tekankan adalah soal balas budi politik.

"Walau sudah berhenti dari Nasdem tapi masih punya utang budi pada Nasdem dan masih sangat terafiliasi dengan tuannya yang merekomendasikan sebagai Jaksa Agung," tegasnya.

Dewasa ini, Arief berpandangan masih banyak pejabat dan mantan pejabat Kejaksaan Agung yang terbebas dari pengaruh partai politik bisa di angkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden untuk periode 2019-2024.

Pemilihan Jaksa di luar partai politik ini akan lebih baik lagi jika dilakukan uji publik rekam jejak calon. Bisa melalui keterlibatan masyarakat dan para Jaksa, serta melakukan fit and proper test bagi calon jaksa.

"Dengan demikian, Joko Widodo akan bisa dapat sosok Jaksa Agung yang professional dan punya track record yang bersih dan mampu mimpin Gedung Bundar dalam penegakan hukum," tutupnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Tom Holland dan Zendaya Bakal Rehat Setelah Spider-Man Brand New Day

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:52

IAW: Ada Dugaan Intervensi Kasus Dedi Congor

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:51

Sidang Perdana Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar 18 Agustus

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:42

Prabowo Tinjau Deretan Inovasi BRIN, dari Air Minum Darurat hingga Teknologi Nuklir

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:35

Komisi III DPR Minta Polisi Ungkap Pemasok Senpi di Yayasan Sekolah Jaksel

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:28

Partisipasi Bermakna di Black Box Regulasi Kesehatan

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:15

Amplop Berisi 14 Ribu Dolar Singapura Memang Dikembalikan, tapi Isinya Berkurang

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:02

Prabowo Tekankan Pentingnya Sains dan Teknologi bagi Masa Depan Bangsa

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:54

Isu Pergantian Kapolri Bisa Merugikan Presiden jika Tidak Hati-Hati

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:53

Food Station Masih Andalkan Laba Bersih dari PSO

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:30

Selengkapnya