Jawaban Pembangunan Jangka Panjang Tidak Harus GBHN

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan satu-satunya jalan untuk menciptakan ide jangka pandang pembangunan berkesinambungan.

Begitu kritik Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Prayitno terhadap usulan PDI Perjuangan yang ingin kembali mengaktifkan kembali GBHN.

"Pembangunan jangka panjang berbasis ideologi sah saja dan bagus untuk dicoba kembali. Tapi jawabannya kan tak harus kembali ke GBHN," ujar Adi kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (15/8).

Adi menyebut kondisi politik di Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dengan era GBHN saat aktif pada masa Orde Baru. Salah satunya, presiden sebagai kepala negara adalah pilihan rakyat dan bukan lagi mandataris MPR.

“Artinya, biarkan presiden terpilih diberikan kewenangan untuk menentukan visi politiknya yang penting sesuai UUD 45," jelasnya.

Terlebih, lanjut akademisi UIN Jakarta ini, untuk mengaktifkan kembali GBHN itu perlu penyesuaian dengan amandemen terhadap UUD 45.

Menurutnya, Parlemen masih banyak tugas substansial tanpa mengubah dinamika yang saat ini sudah berjalan normal.

"Jangan sampai  mubazhir waktu, tenaga, dan biaya untuk sesuatu yang sebenarnya sudah berjalan normal," pungkasnya.