Berita

Zakir Naik/Net

Dunia

Menteri Malaysia Tolak Zakir Naik Diberi Status Penduduk Tetap

RABU, 14 AGUSTUS 2019 | 16:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kabinet Malaysia akan membahas tempat tinggal permanen bagi pendakwah dari India, Zakir Naik pada hari Rabu (14/8).

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang menteri Malaysia yang mendukung “kepulangan” Naik ke India.

Pemilik nama asli Zakir Abdul Karim Naik adalah seorang doktor sekaligus pendakwah Islam terkemuka. Naik dituduh melakukan pencucian uang dan ujaran kebencian dalam pidatonya oleh pemerintah India.


Selama tiga tahun terakhir Naik tinggal di Malaysia. Namun baru-baru ini dikecam atas komentarnya yang mengatakan bahwa umat Hindu memiliki hak “100 kali lebih banyak” dibandingkan minoritas Muslim.

Hal ini menjadi persoalan sensitif mengingat Malaysia merupakan negara multiras. Sekitar 60 persen dari 32 juta penduduk memang beragama muslim, tapi sisanya berasal dari etnis China dan India, yang sebagian besar beragama Hindu.

Diberitakan Al Jazeera, Kamis (14/8), Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M Kulasegaran mengatakan komentar Naik bisa menciptakan celah di negara multiras. Kulasegaran juga mengatakan Naik tidak pantas mendapatkan status sebagai penduduk tetap.

Asosiasi Patriot Nasional, sekelompok veteran militer dan politik Malaysia, juga mengecam komentar Naik. Mereka mengatakan bahwa banyak etnis India di Malaysia telah bertugas di pasukan keamanan negara itu. 

Di satu sisi, PM Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan pada hari Selasa (13/8) bahwa Naik tidak dapat dikirim kembali ke India karena “takut akan dibunuh” di sana.

Sementara itu, Naik menganggap pernyataannya sedang diputarbalikkan dan justru digunakan untuk memenuhi keuntungan politik serta menciptakan keretakan komunal.

India melarang Yayasan Penelitian Islam Naik pada akhir 2016, setelah menuduh Zaik mendorong dan menghasut para pengikutnya untuk mempromosikan perasaan permusuhan, kebencian atau niat buruk antara berbagai komunitas dan kelompok agama yang berbeda.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya