Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Bukan Ditambah, Pimpinan MPR Harusnya Dikurangi Jadi 2 Kursi

RABU, 14 AGUSTUS 2019 | 15:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengamat politik Ray Rangkuti mengusulkan pimpinan Majelis Permusyawaratn Raiyat (MPR) dikurangi menjadi 2 kursi saja. Satu perwakilan dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Fungsi dan kewenangan pimpinan MPR itu tak banyak. Hanya bersifat administratif, jubir dan pimpinan sidang," tutur Ray Rangkuti, Rabu (14/8).

Pendapat Ray Rangkuti merespons wacana penambahan kursi Pimpinan MPR RI menjadi 10 kursi. Diektahui usulan penambahan disampaikan politisi PAN Saleh Partaonan Daulay. Argumentasinya, sembilan fraksi di DPR mendapat satu kursi ditambah fraksi DPD satu kursi.


Ray menjelaskan, tidak ada urgensi penambahan kursi pimpinan PMR kalau mengacu fraksi di DPR. Jika jumlah fraksi DPR menjadi alasan, maka nanti di DPD yang berbasis perwakilan wilayah juga harus dijadikan acuan.

"Sejatinya ada juga pertambahan pimpinan dari DPD. Minimal satu pulau satu orang. Jika ada misalnya jumlah pulau kita 6 atau 7 maka sejatinya 10 ditambah 7 jadi 17 orang. Tentu saja hal ini tidak efesien," paparnya.

Menurut Ray, wacana pimpinan MPR dari DPR adalah bentuk keangkuhan para wakil rakyat. Kata ray, seolah-olah pemilik kedaulatan hanya DPR semata.
 
"DPD cukup diwakili oleh satu orang. Padahal secara lembaga, DPR dan DPD itu sama saja derajatnya. Sekalipun, tentu saja dalam sistem bikameral kita, kewenangan DPR dibuat sedemikian lua," tukasnya.
 




Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Saham BMW Menguat di Tengah Kerja Sama Qualcomm

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 12:21

1,49 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol Ditangguhkan, Begini Cara Cek Penerima Agustus 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:24

Karhutla Kerap Terjadi di Lokasi Sama, Kemenhut Diminta Perkuat Mitigasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:17

Emas Antam Terbang Rp40.000, Dekati Harga Rp2,7 Juta per Gram

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:08

Tailan Perketat Aturan Senjata Usai Penembakan Sekolah Tewaskan 8 Orang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:53

Lewat AI Innovator University, UNSIA Janji Hadirkan Pendidikan Merata di Indonesia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:43

Laporan FAO: Konflik Teluk hingga El Nino Pemicu Lonjakan Harga Pangan Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:26

DPR Dukung Kepala BGN Tindak Lanjuti Temuan 6 Juta Data Ganda Penerima MBG

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:17

Sinopsis Film Thriller Terbaru The Last House di Netflix

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:09

Komisi III DPR Minta Polisi Transparan Usut Temuan 995 Senpi di Sekolah Pondok Pinang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:01

Selengkapnya