Berita

Hasto Kristiyanto masih tetap dipercaya jadi tangan kanan oleh Megawati/Net

Politik

Kongres V PDIP, Sejarah Baru Sekjen Dan Batalnya Jabatan Ketua Harian

SENIN, 12 AGUSTUS 2019 | 09:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejak jauh-jauh hari sebetulnya sudah dapat diperkirakan bahwa Kongres V PDI Perjuangan akan berlangsung datar tanpa ada dinamika berarti.

Kongres yang berlangsung di Bali antara 8-10 Agustus lalu, hanya mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Megawati memang secara aklamasi telah diminta kembali menjadi Ketua Umum dalam forum Rakernas di Jakarta, Juni lalu.

Setelah kembali menajdi Ketua Umum, maka sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, Megawati menjadi formatur tunggal dengan hak prerogatif penuh untuk membentuk struktur pengurus DPP PDIP.


Pengurus DPP PDIP saat ini berjumlah 27 orang. Nah, dalam posisi kepengurusan partai, jabatan Sekretaris Jenderal jadi yang paling menyita perhatian.

Sebelum diumumkan, Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen demisioner paling santer disebut akan mempertahankan posisinya. Walaupun, dalam sejarah PDIP belum pernah ada Sekjen yang bekerja selama dua periode.

Selain Hasto, ada nama lain yang berembus cukup kencang. Kata kabar itu, Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI itu akan dipercaya sebagai tangan kanan Megawati.

Saat waktunya tiba, semua terkejut ketika Megawati tampaknya ingin membuat sejarah baru di PDIP. Sejarah itu adalah posisi Sekjen dua periode, usai kembali percayakan jabatan itu kepada Hasto.

Selain itu, sempat beredar juga kabar bahwa Kongres akan mengesahkan jabatan struktural baru. Yaitu Ketua Harian atau jabatan Wakil Ketua Umum.

Beragam asumsi muncul soal kabar jabatan Ketua Harian ini. Dari mulai persiapan regenerasi PDIP dari Megawati. Atau, Megawati tidak sanggup lagi mengurus PDIP seorang diri tanpa ada wakil yang dipercaya.

Asumsi yang muncul, Megawati menyiapkan salah satu dari dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, untuk mengisi jabatan struktural baru tersebut.

Lagi-lagi, hak prerogatif sang Ketua Umum patahkan isu itu. Di hadapan wartawan, Megawati mengumumkan tidak ada jabatan baru, baik itu Ketua Harian atau Wakil Ketua Umum.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya