Berita

Megawati ingin PDIP dapat jatah menteri paling banyak di pemerintahan kedua Jokowi/Net

Politik

Megawati Minta Kursi, Pengamat: Jokowi Harus Pertimbangkan 2 Hal Ini

MINGGU, 11 AGUSTUS 2019 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kongres V PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach Hotel baru saja usai. Banyak peristiwa politik dan catatan penting selama Kongres berlangsung.

Tentu saja yang paling menyita perhatian publik adalah pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Saat pidato, Megawati terang-terangan meminta jatah kursi terbanyak di dalam pemerintahan.

Menurut pengamat politik Ade Reza Hariyadi, apa yang disampaikan Megawati adalah hal yang wajar.


"Substansi pidato politik dan gestur yang diberikan oleh Bu Mega dalam Kongres Bali memberikan sinyal kepada khalayak, bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden terpilih," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Minggu (11/8).,

Oleh karena, itu menurut Ade, wajar kalau PDIP berhak mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pemerintahan dibanding partai yang lain.

"Jadi, sebagai ketua umum, Megawati sangat layak menyatakan satu kondisi politik yang harus diperhatikan oleh semua kekuatan partai politik. Baik di dalam ataupun di luar koalisi," imbuh Ade.

Terkait permintaan Megawati, Ade menilai ada dua hal yang perlu dipertimbangkan Jokowi.

"Pertama, Jokowi adalah kader PDIP yang harus memperhatikan perintah ketua umumnya. Kedua, dia adalah presiden terpilih yang menurut Undang-undang mempunyai hak prerogatif untuk memastikan postur dan komposisi kabinet," terang Ade.

Sekarang tinggal bagaimana Jokowi mengkombinasikan perannya sebagai kader partai dan sebagai presiden terpilih, yang diusung tidak hanya oleh PDIP tetapi juga oleh partai lain.

"Dan saya kira pak Jokowi akan mendengar dengan saksama apa yang disampaikan Megawati sebagai ketua umum. Agar kepentingan politik PDIP bisa diakomodir lebih besar dalam kabinet," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya