Berita

Megawati ingin PDIP dapat jatah menteri paling banyak di pemerintahan kedua Jokowi/Net

Politik

Megawati Minta Kursi, Pengamat: Jokowi Harus Pertimbangkan 2 Hal Ini

MINGGU, 11 AGUSTUS 2019 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kongres V PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach Hotel baru saja usai. Banyak peristiwa politik dan catatan penting selama Kongres berlangsung.

Tentu saja yang paling menyita perhatian publik adalah pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Saat pidato, Megawati terang-terangan meminta jatah kursi terbanyak di dalam pemerintahan.

Menurut pengamat politik Ade Reza Hariyadi, apa yang disampaikan Megawati adalah hal yang wajar.


"Substansi pidato politik dan gestur yang diberikan oleh Bu Mega dalam Kongres Bali memberikan sinyal kepada khalayak, bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden terpilih," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Minggu (11/8).,

Oleh karena, itu menurut Ade, wajar kalau PDIP berhak mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pemerintahan dibanding partai yang lain.

"Jadi, sebagai ketua umum, Megawati sangat layak menyatakan satu kondisi politik yang harus diperhatikan oleh semua kekuatan partai politik. Baik di dalam ataupun di luar koalisi," imbuh Ade.

Terkait permintaan Megawati, Ade menilai ada dua hal yang perlu dipertimbangkan Jokowi.

"Pertama, Jokowi adalah kader PDIP yang harus memperhatikan perintah ketua umumnya. Kedua, dia adalah presiden terpilih yang menurut Undang-undang mempunyai hak prerogatif untuk memastikan postur dan komposisi kabinet," terang Ade.

Sekarang tinggal bagaimana Jokowi mengkombinasikan perannya sebagai kader partai dan sebagai presiden terpilih, yang diusung tidak hanya oleh PDIP tetapi juga oleh partai lain.

"Dan saya kira pak Jokowi akan mendengar dengan saksama apa yang disampaikan Megawati sebagai ketua umum. Agar kepentingan politik PDIP bisa diakomodir lebih besar dalam kabinet," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya