Berita

Megawati ingin PDIP dapat jatah menteri paling banyak di pemerintahan kedua Jokowi/Net

Politik

Megawati Minta Kursi, Pengamat: Jokowi Harus Pertimbangkan 2 Hal Ini

MINGGU, 11 AGUSTUS 2019 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kongres V PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach Hotel baru saja usai. Banyak peristiwa politik dan catatan penting selama Kongres berlangsung.

Tentu saja yang paling menyita perhatian publik adalah pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Saat pidato, Megawati terang-terangan meminta jatah kursi terbanyak di dalam pemerintahan.

Menurut pengamat politik Ade Reza Hariyadi, apa yang disampaikan Megawati adalah hal yang wajar.


"Substansi pidato politik dan gestur yang diberikan oleh Bu Mega dalam Kongres Bali memberikan sinyal kepada khalayak, bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden terpilih," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Minggu (11/8).,

Oleh karena, itu menurut Ade, wajar kalau PDIP berhak mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pemerintahan dibanding partai yang lain.

"Jadi, sebagai ketua umum, Megawati sangat layak menyatakan satu kondisi politik yang harus diperhatikan oleh semua kekuatan partai politik. Baik di dalam ataupun di luar koalisi," imbuh Ade.

Terkait permintaan Megawati, Ade menilai ada dua hal yang perlu dipertimbangkan Jokowi.

"Pertama, Jokowi adalah kader PDIP yang harus memperhatikan perintah ketua umumnya. Kedua, dia adalah presiden terpilih yang menurut Undang-undang mempunyai hak prerogatif untuk memastikan postur dan komposisi kabinet," terang Ade.

Sekarang tinggal bagaimana Jokowi mengkombinasikan perannya sebagai kader partai dan sebagai presiden terpilih, yang diusung tidak hanya oleh PDIP tetapi juga oleh partai lain.

"Dan saya kira pak Jokowi akan mendengar dengan saksama apa yang disampaikan Megawati sebagai ketua umum. Agar kepentingan politik PDIP bisa diakomodir lebih besar dalam kabinet," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Changhong Perpanjang Garansi Produk Elektronik hingga 25 Tahun, Ini Rinciannya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:22

Tim Satgas Hanura Mulai Safari Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:58

Jangan Cuma Pembeli, Indonesia harus jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:51

Bank Lokal Tumbuh Pesat, Citi Pilih Tinggalkan Bisnis Ritel Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:38

Investasi Danantara Jadi Kunci Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:47

Seskab Teddy Tiga Besar Jajaran Menteri dengan Kinerja Terbaik

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:14

Elite PBNU Sibuk Urus Tambang, Gagal Pimpin Jam'iyah

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:30

Banteng Jakarta FC Bidik Juara Soekarno Cup 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:26

30 Eks Bankir Citibank Wariskan Pelajaran Karier Lewat Buku Growing with Purpose

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:50

Besok, Dishub DKI Jakarta Launching 3 Terobosan Mobilitas Warga

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:18

Selengkapnya