Megawati Minta Jatah Menteri Banyak, Demokrat: Zaman SBY Tidak Ada Partai Minta-minta

Partai Demokrat menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang blak-blakan meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo saat pembukaan Kongres V PDIP di Bali, Kamis (8/8).

Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya tidak pernah mengemis meminta jatah menteri meskipun Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden pada Pemilu 2009.

"(Zaman) Pak SBY, tidak ada satu partai pun meminta-meminta (jatah menteri) secara terbuka kepada Presiden," kata Imelda di sela-sela diskusi publik bertajuk "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" di kawasan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Menurut Imelda, partainya mengerti etika politik dalam berkoalisi. Sebab, keputusan soal jatah menteri itu merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden terpilih.

"Itu hak prerogatif penentuan menteri itu ada pada Pak Presiden," cetus Imelda.

Bahkan, kata Imelda, di era Presiden SBY menyoal pembahasan komposisi kabinet pun dilakukan secara tertutup. Sekalipun ketika tahun 2009 ada Sekretariat Gabungan (Sesgab), tetapi penentuan posisi menteri dalam kabinet sepenuhnya diserahkan kepada presiden terpilih.

"Pidato bu Mega silahkan saja. Kalau kita ingat 2009 ada Seskab, dan penentuan menteri, tetap diserahkan kepada Presiden terpilih ketika itu," kata Imelda.

Lebih lanjut, Demokrat hanya berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Maruf dapat menahkodai Indonesia dan tidak menghiraukan intervensi-intervensi politik lainnya.

"Kami harap Jokowi-Maruf bisa mimpin dengan stabil, berprestasi, well done. Itu saja," pungkasnya.

Selain Imelda, hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni politikus Gerindra Andre Rosiade, Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Ali Munhanif, dan Direktur Presidential Studies UGM Nyarwi Ahmad.