Berita

Garuda Pancasila/Net

Politik

Survei: Masih Ada Masyarakat Yang Menolak Ideologi Pancasila

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Cyrus Network merilis Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 yang juga memetakan beberapa sikap masyarakat dan pengaruhnya terhadap penerimaan mereka pada ideologi Pancasila.

Dari hasil survei tersebut, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang menolak ideologi Pancasila.

"Hanya 70,3 persen responden yang secara tegas menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa," kata Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).


Dalam survei tersebut juga ditemukan ada 4,7 persen responden yang secara terang-terangan mendukung terbentuknya khilafah dan 13 persen menyatakan Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah agama mayoritas.

"Ini tentu jadi pekerjaan rumah bersama kita, bahwa masih ada sikap menolak ideologi negara yang sudah firm, dan jumlahnya cukup besar," katanya.

Dari hasil uji regresi, ditemukan fakta penolakan terhadap Pancasila ini dipengaruhi oleh dua variabel, yakni sikap dukungan terhadap penerapan Perda Syariah di berbagai daerah, dan resistensi responden terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya jadi variabel paling kuat terhadap sikap penolakan Pancasila.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga menekankan, seluruh elemen negara harus menyikapi hal ini sebagai pekerjaan rumah bersama.

"Pembahasan soal ideologi ini kan harusnya sudah selesai, kita tidak akan bisa maju dan malah setback kalau ini selalu dipertanyakan. Perdebatan seperti ini justru jauh dari kata konstruktif untuk pembangunan negara kita," kata Hasan.

Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error sebesar lebih kurang 3 persen.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya