Berita

Garuda Pancasila/Net

Politik

Survei: Masih Ada Masyarakat Yang Menolak Ideologi Pancasila

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Cyrus Network merilis Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 yang juga memetakan beberapa sikap masyarakat dan pengaruhnya terhadap penerimaan mereka pada ideologi Pancasila.

Dari hasil survei tersebut, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang menolak ideologi Pancasila.

"Hanya 70,3 persen responden yang secara tegas menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa," kata Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).


Dalam survei tersebut juga ditemukan ada 4,7 persen responden yang secara terang-terangan mendukung terbentuknya khilafah dan 13 persen menyatakan Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah agama mayoritas.

"Ini tentu jadi pekerjaan rumah bersama kita, bahwa masih ada sikap menolak ideologi negara yang sudah firm, dan jumlahnya cukup besar," katanya.

Dari hasil uji regresi, ditemukan fakta penolakan terhadap Pancasila ini dipengaruhi oleh dua variabel, yakni sikap dukungan terhadap penerapan Perda Syariah di berbagai daerah, dan resistensi responden terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya jadi variabel paling kuat terhadap sikap penolakan Pancasila.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga menekankan, seluruh elemen negara harus menyikapi hal ini sebagai pekerjaan rumah bersama.

"Pembahasan soal ideologi ini kan harusnya sudah selesai, kita tidak akan bisa maju dan malah setback kalau ini selalu dipertanyakan. Perdebatan seperti ini justru jauh dari kata konstruktif untuk pembangunan negara kita," kata Hasan.

Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error sebesar lebih kurang 3 persen.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya