Berita

Garuda Pancasila/Net

Politik

Survei: Masih Ada Masyarakat Yang Menolak Ideologi Pancasila

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Cyrus Network merilis Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 yang juga memetakan beberapa sikap masyarakat dan pengaruhnya terhadap penerimaan mereka pada ideologi Pancasila.

Dari hasil survei tersebut, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang menolak ideologi Pancasila.

"Hanya 70,3 persen responden yang secara tegas menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa," kata Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).


Dalam survei tersebut juga ditemukan ada 4,7 persen responden yang secara terang-terangan mendukung terbentuknya khilafah dan 13 persen menyatakan Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah agama mayoritas.

"Ini tentu jadi pekerjaan rumah bersama kita, bahwa masih ada sikap menolak ideologi negara yang sudah firm, dan jumlahnya cukup besar," katanya.

Dari hasil uji regresi, ditemukan fakta penolakan terhadap Pancasila ini dipengaruhi oleh dua variabel, yakni sikap dukungan terhadap penerapan Perda Syariah di berbagai daerah, dan resistensi responden terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya jadi variabel paling kuat terhadap sikap penolakan Pancasila.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga menekankan, seluruh elemen negara harus menyikapi hal ini sebagai pekerjaan rumah bersama.

"Pembahasan soal ideologi ini kan harusnya sudah selesai, kita tidak akan bisa maju dan malah setback kalau ini selalu dipertanyakan. Perdebatan seperti ini justru jauh dari kata konstruktif untuk pembangunan negara kita," kata Hasan.

Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error sebesar lebih kurang 3 persen.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya