Berita

Garuda Pancasila/Net

Politik

Survei: Masih Ada Masyarakat Yang Menolak Ideologi Pancasila

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Cyrus Network merilis Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 yang juga memetakan beberapa sikap masyarakat dan pengaruhnya terhadap penerimaan mereka pada ideologi Pancasila.

Dari hasil survei tersebut, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang menolak ideologi Pancasila.

"Hanya 70,3 persen responden yang secara tegas menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa," kata Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).


Dalam survei tersebut juga ditemukan ada 4,7 persen responden yang secara terang-terangan mendukung terbentuknya khilafah dan 13 persen menyatakan Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah agama mayoritas.

"Ini tentu jadi pekerjaan rumah bersama kita, bahwa masih ada sikap menolak ideologi negara yang sudah firm, dan jumlahnya cukup besar," katanya.

Dari hasil uji regresi, ditemukan fakta penolakan terhadap Pancasila ini dipengaruhi oleh dua variabel, yakni sikap dukungan terhadap penerapan Perda Syariah di berbagai daerah, dan resistensi responden terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya jadi variabel paling kuat terhadap sikap penolakan Pancasila.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga menekankan, seluruh elemen negara harus menyikapi hal ini sebagai pekerjaan rumah bersama.

"Pembahasan soal ideologi ini kan harusnya sudah selesai, kita tidak akan bisa maju dan malah setback kalau ini selalu dipertanyakan. Perdebatan seperti ini justru jauh dari kata konstruktif untuk pembangunan negara kita," kata Hasan.

Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error sebesar lebih kurang 3 persen.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya