Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Listrik Padam, Jokowi Harus Minta Pertanggungjawaban Rini

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 13:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemadaman listrik secara massal atau black out di sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak boleh dianggap sepele dan harus dilakukan investigasi menyeluruh terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

Fadli menyebutkan, pemadaman yang terjadi berham-jam menyebabkan kerugian besar pada berbagai sektor perekonomian, utamanya yang terkait transaksi digital.


Bukan tanpa alasan, sejak pemadaman listrik pukul 11.30 WIB pada Minggu kemarin, sinyal seluler dan jaringan internet pun mengalami gangguan.

"Saya kira apa yang tergantung sama listrik yang digital, perbankan ATM dan sebagainya itu kan pasti mengalami kerugian yang besar, juga di tempat-tempay lain," jelasnya.

Sambung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Presiden Joko Widodo pun harus mengambil tindakan dengan mengevaluasi Menteri BUMN, Rini Soemarno yang bertanggung jawab terhadap PLN.

"Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban khususnya BUMN yang menangani listrik ini," tutup Fadli Zon.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya