Berita

Muhammad Najib

Belajar Memberantas Korupsi Dari China

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 09:34 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

ADAGIUM yang diperkenalkan Lord Acton tampaknya sudah menjadi bagian dari hukum besi kekuasaan, tidak perduli tempat dan waktu, juga berlaku pada semua sistem maupun ideologi, tidak peduli apakah Komunisme, Kapitalisme, Islam ataupun ideologi lain.

"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutly", kekuasaan selalu menghadapi ujian korupsi, tidak peduli siapa yang berkuasa, apa agama, ras, maupun sukunya. Hanya orang-orang hebat yang bisa lulus, yang kemudian mengantarkan bangsa dan negaranya menjadi bangsa yang maju dan makmur, kemudian dicatat dengan tinta emas oleh sejarah.

Seorang pengamat China dari Harvard University John King Fairbank yang menulis buku berjudul: China: A New History, menyebut bahwa sejarah korupsi di China sudah berlangsung sejak zaman kekaisaran kuno,  sehingga membentuk  siklus jatuh dan berdirinya kekaisaran di Tiongkok.


Kekaisaran lama jatuh disebabkan korupsi, para pejabat memperkaya diri sendiri, yang diikuti kerusakan moral lainnya, kemudian berujung pada penderitaan rakyat dan kemarahan publik.

Kekaisaran baru muncul, dimulai dari perlawanan sekelompok orang yang menyuarakan kemarahan rakyat atas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah kekaisaran lama jatuh, lahir kekaisaran baru dengan semangat baru, sampai mengantarkan masa keemasan. Setelah itu pembusukan di lingkaran kekuasaan, dimulai dari praktik penyalahgunaan kekuasaan kembali muncul. Begitu seterusnya sehingga membentuk siklus.

Memasuki era modern dimulai tahun 1912 dengan berdirinya Republik China. Pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok nasionalis Kuomintang juga mengalami tantangan serupa. Bahkan Chiang Kai Shek sang pemimpin tertinggi saat itu dan keluarganya ikut terlibat dalam praktik korupsi. Pemerintahan nasionalis Kuomintang lalu runtuh meninggalkan kenangan buruk.

Muncul pemerintahan baru dengan sistem Komunis tahun 1949 yang dipimpin Mao Tse Tung menggantikan rezim sebelumnya. Walaupun di era Komunisme sejak awal upaya untuk memberantas korupsi tidak pernah berhenti, akan tetapi korupsi terus saja menggerogoti negara, sehingga China terus berada di dalam daftar negara-negara miskin di dunia.

Pemberantasan korupsi di China baru menampakkan hasil, saat Presiden Jiang Zemin berkuasa pada 1999. Jiang Zemin didukung penuh oleh Perdana Menterinya Zhu Rongji. Ucapan Zhu Rongji yang menggambarkan semangatnya dalam memberantas korupsi terus menggiang sampai sekarang adalah “Beri saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya, kalau saya melakukannya.”

Sejak saat itu ekonomi China terus menggeliat sampai sekarang, membuat China saat ini bukan saja menjadi raksasa ekonomi dunia, juga membuat teknologinya maju, politiknya diperhitungkan, tentaranya ditakuti, dan rakyatnya makmur.

Mengapa pasangan Ziang Zemin dan Zhu Rongji, diikuti oleh Hu Jintao, kemudian Xi Jinping saat ini, berhasil memberantas korupsi di negara yang sangat korup selama berabad-abad?

Pertama, ada keseriusan dan kesungguhan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi bukan sekedar untuk pencitraan belaka. Ibarat tangan kanan memberantas, tangan kiri mengambil.

Kedua, ada ketauladanan dari penguasa. Pemimpin perlu memberikan contoh dengan perbuatan nyata. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka pengaruhnya akan semakin besar, karena tindak-tanduk atasan akan menjadi model dan ditiru oleh bawahan.

Selama dua masalah di atas belum terselesaikan,  kapanpun dan di negara manapun akan sulit memberantas korupsi, dan selama korupsi masih masif dipraktikan,  jangan harap ekonomi sebuah negara akan berkembang signifikan.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya