Berita

Muhammad Najib

Belajar Memberantas Korupsi Dari China

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 09:34 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

ADAGIUM yang diperkenalkan Lord Acton tampaknya sudah menjadi bagian dari hukum besi kekuasaan, tidak perduli tempat dan waktu, juga berlaku pada semua sistem maupun ideologi, tidak peduli apakah Komunisme, Kapitalisme, Islam ataupun ideologi lain.

"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutly", kekuasaan selalu menghadapi ujian korupsi, tidak peduli siapa yang berkuasa, apa agama, ras, maupun sukunya. Hanya orang-orang hebat yang bisa lulus, yang kemudian mengantarkan bangsa dan negaranya menjadi bangsa yang maju dan makmur, kemudian dicatat dengan tinta emas oleh sejarah.

Seorang pengamat China dari Harvard University John King Fairbank yang menulis buku berjudul: China: A New History, menyebut bahwa sejarah korupsi di China sudah berlangsung sejak zaman kekaisaran kuno,  sehingga membentuk  siklus jatuh dan berdirinya kekaisaran di Tiongkok.


Kekaisaran lama jatuh disebabkan korupsi, para pejabat memperkaya diri sendiri, yang diikuti kerusakan moral lainnya, kemudian berujung pada penderitaan rakyat dan kemarahan publik.

Kekaisaran baru muncul, dimulai dari perlawanan sekelompok orang yang menyuarakan kemarahan rakyat atas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah kekaisaran lama jatuh, lahir kekaisaran baru dengan semangat baru, sampai mengantarkan masa keemasan. Setelah itu pembusukan di lingkaran kekuasaan, dimulai dari praktik penyalahgunaan kekuasaan kembali muncul. Begitu seterusnya sehingga membentuk siklus.

Memasuki era modern dimulai tahun 1912 dengan berdirinya Republik China. Pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok nasionalis Kuomintang juga mengalami tantangan serupa. Bahkan Chiang Kai Shek sang pemimpin tertinggi saat itu dan keluarganya ikut terlibat dalam praktik korupsi. Pemerintahan nasionalis Kuomintang lalu runtuh meninggalkan kenangan buruk.

Muncul pemerintahan baru dengan sistem Komunis tahun 1949 yang dipimpin Mao Tse Tung menggantikan rezim sebelumnya. Walaupun di era Komunisme sejak awal upaya untuk memberantas korupsi tidak pernah berhenti, akan tetapi korupsi terus saja menggerogoti negara, sehingga China terus berada di dalam daftar negara-negara miskin di dunia.

Pemberantasan korupsi di China baru menampakkan hasil, saat Presiden Jiang Zemin berkuasa pada 1999. Jiang Zemin didukung penuh oleh Perdana Menterinya Zhu Rongji. Ucapan Zhu Rongji yang menggambarkan semangatnya dalam memberantas korupsi terus menggiang sampai sekarang adalah “Beri saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya, kalau saya melakukannya.”

Sejak saat itu ekonomi China terus menggeliat sampai sekarang, membuat China saat ini bukan saja menjadi raksasa ekonomi dunia, juga membuat teknologinya maju, politiknya diperhitungkan, tentaranya ditakuti, dan rakyatnya makmur.

Mengapa pasangan Ziang Zemin dan Zhu Rongji, diikuti oleh Hu Jintao, kemudian Xi Jinping saat ini, berhasil memberantas korupsi di negara yang sangat korup selama berabad-abad?

Pertama, ada keseriusan dan kesungguhan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi bukan sekedar untuk pencitraan belaka. Ibarat tangan kanan memberantas, tangan kiri mengambil.

Kedua, ada ketauladanan dari penguasa. Pemimpin perlu memberikan contoh dengan perbuatan nyata. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka pengaruhnya akan semakin besar, karena tindak-tanduk atasan akan menjadi model dan ditiru oleh bawahan.

Selama dua masalah di atas belum terselesaikan,  kapanpun dan di negara manapun akan sulit memberantas korupsi, dan selama korupsi masih masif dipraktikan,  jangan harap ekonomi sebuah negara akan berkembang signifikan.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya