Berita

Presiden Jokowi bersama SBY di Istana Negara/Net

Politik

Jokowi Diminta Jiplak SBY, Demokrat: Jaksa Agung, Kepala BIN, Ketua KPK dan Ketua MK Diisi Non Partisan

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo seharusnya bisa belajar dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun kabinet periode kedua, terutama untuk posisi Jaksa Agung, Kepala BIN, Ketua KPK dan Ketua MK.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengklaim dalam kepemimpinan SBY selama 10 tahun, ada beberapa pos dalam kabinet yang dijabat oleh orang-orang profesional atau non partisan.

"Khusus setidaknya untuk Jaksa Agung, Kepala BIN, Ketua KPK dan Ketua MK, dipilih pejabat karir atau profesional yang non partisan," ujar Renanda kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (4/8).


Renanda menyebut lembaga tersebut sangat vital perannya karena berkaitan dengan penegakan hukum di sebuah negara. Sehingga, orang profesional yang mengisi jabatan itu diharapkan bisa menghindari bias kepentingan.

Soal bagi-bagi jatah kursi bersama koalisi pendukungnya, kata Renanda, Presiden Jokowi bisa memberikan pos kementerian lainnya.

"Kader partai yang profesional dapat mengisi posisi atau jabatan birokrat lainnya seperti kementerian atau badan," tukasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya