Polusi Udara di Jakarta/Net
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan publik karena polusi udara yang kian hari semakin buruk.
Puncaknya, Senin (1/8) kemarin pemerhati lingkungan hidup yang terdiri dari tiga non government organization (NGO), yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menggugat Presiden RI hingga Gubernur soal buruknya kualitas udara di Jakarta.
Menanggapai hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengusulkan agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerjasama dan tidak saling menyalahkan satu sama lain soal buruknya udara Jakarta.
"Menurut saya dari sisi kebijakan publik yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkoordinasi secara komprehensif untuk membangun satu sinergi dalam penanggulangan secara masif," ujar Trubus Rahardiansyah saat dihubungi, Sabtu (3/8).
Kerjasama itu dapat diwujudkan dengan dibentuknya tim khusus untuk meminimalisir pencemaran udara di Jakarta.
"Harus dibuat satu tim yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Misalnya, mengenai pembatasan kendaraan motor atau kemudian bagiamana membersihkan lingkungannya," ujarnya.
Selain pembentukan tim terpadu, Trubus juga mengingatkan agar peran ikut serta masyarakat dalam memperbaiki kualitas udara.
Salah satunya dengan naik kendaraan umum untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi.
"Paling pokok adalah bagaimana pemerintah itu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi kesadaran masyarakat ini memang perlu dibangun dalam rangka untuk memahami bahwa polusi yang tinggi sekarang ini itu akibat dari perilaku maayarakat yang memang cenderung ceroboh," tutupnya.
