Berita

Pimpinan 212 bersama Anwar Ibrahim/Ist

Publika

Taliban Di Jakarta

SABTU, 03 AGUSTUS 2019 | 13:56 WIB | OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN*

BEBERAPA hari lalu rombongan Taliban tiba di Jakarta. Mereka datang menindaklanjuti rencana Jokowi untuk terlibat dalam penyelesaian konflik Afghanistan.

Untuk ikut terlibat dalam urusan perang saudara di Afghanistan, pada tahun 2018 lalu, Jokowi berkunjung ke Kabul, Afghanistan dan mendirikan lembaga setingkat menteri untuk urusan Afghanistan, salah satunya, yang sempat diketuai mantan ketum Muhammadiyah, Profesor Din Syamsudin.

Apa yang membuat Jokowi berani melibatkan Indonesia dalam konflik Afghanistan puluhan tahun, sejak invasi Soviet (Rusia) ke sana?


Apa yang membuat Jokowi tertarik mengundang Taliban ke Jakarta, setelah seluruh dunia barat, khususnya Amerika mencap organisasi itu sebagai organisasi teroris terbesar di dunia?

Apa yang membuat Jokowi tertarik mengundang mereka ke Jakarta, sementara pendukung-pendukung Jokowi adalah anti cadar dan jilbab?

Bukankah Taliban adalah organisasi yang dianggap anti kebebasan perempuan?

Tentu saja hal ini masih perlu dibedah. Sebab, negara yang paling resah saat ini atas rencana Amerika meninggalkan Afghanistan adalah RRC (China).

RRC selama puluhan tahun membantu Amerika dalam urusan Afghanistan, khususnya ketika menggerakkan Mujahideen, sebelum Taliban, melawan Uni Soviet. Kepentingan China adalah ketidakstabilan Afghanistan akan mempengaruhi keamanan China dan RRC juga mengincar Afghanistan untuk masuk dalam China Raya alias OBOR alias Belt and Road Initiative.

Apakah motif rejim Jokowi, selain klaim untuk peran kemulian dan misi suci kemanusian, mempunyai peran untuk mensukseskan politik China di Afghanistan, perlu didalami lagi.

Sebab, mencari alasan Indonesia terlibat jauh urusan Afghanistan, yang tidak berbatasan langsung dengan negara kita, akan menghabiskan energi yang besar.

Pada saat bersamaan, pimpinan 212, khususnya HRS, yang penting dipertimbangkan sebagai "Taliban Indonesia" tidak pernah terlihat menjadi agenda penting bagi Jokowi.

Seharusnya sebelum Jokowi mengurus bangsa Afghanistan, ada baiknya memprioritaskan perundingan dengan tokoh2 Islam di dalam negeri, ke arah mana akhir perpecahan  bangsa selama ini, khususnya paska pilpres.

Harus diingat, 70-100 juta rakyat yang terinspirasi 212 adalah gelora yang tidak pernah padam. Jangan seperti foto di bawah ini, dua pimpinan 212, malah diundang dialog oleh pimpinan Bangsa Malaysia, Ketua Koalisi Partai Pemerintah, Datuk Sri Anwar Ibrahim.

Kita semua tahu sejarah, bahwa Datuk Anwar inilah salah satu arsitek Taliban di masa awal, ketika masih didukung Amerika.

Semoga kebahagian bangsa Afghanistan yang diurus Jokowi, segera juga memperhatikan kebahagian bangsa sendiri.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya