Sebelum Dipecat Jokowi, Permahi Sarankan Rini Soemarno Mundur

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera memperbaiki kinerja perusahaan BUMN dan membersihkan lingkungan perusahaan plat merah itu dari praktik kotor korupsi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Permahi, Andrean Saefudin, mengatakan, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Pejabat BUMN, akibat dari minimnya pencegahan korupsi dan lemahnya peran pengawasan Internal BUMN atau inspektorat.

"Kami tegaskan agar secepatnya Menteri BUMN berbenah serta memiliki rasa malu terhadap publik, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam adalah yang kesekian kalinya terjadi di perusahaan pelat merah," kata Andrean dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (2/8).

Andrean melanjutkan, sudah banyak petinggi BUMN yang terlibat korupsi, sebelum Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Direktur Utama PT PAL Indonesia Muhammad Firmansyah Arifin, Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino.

‎Menurutnya, saat ini masih banyak perusahaan BUMN yang belum memperbaiki sistem, budaya dan mindsetnya untuk bersih dari tindak perilaku koruptif. Padahal, sambungnya, perubahan seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa malu bila melakukan prilaku koruptif.

"Yang kita inginkan perubahan itu dimulai dari internal Kementrian BUMN itu sendiri atas dasar kesadaran dan komitmen menterinya. Kami Ingatkan, bersihkan BUMN dari Korupsi, jika tidak mampu silahkan mengundurkan diri sebelum dipecat presiden," ujarnya.