Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Versus Nasdem, Hasto: Aspirasi Publik Jaksa Agung Diisi Profesional

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 13:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

PDI Perjuangan tidak sepaham dengan pandangan politisi Nasdem yang menyebut jabatan Jaksa Agung adalah jabatan politik dan tidak harus diisi oleh profesional.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut pandangan tersebut justru berbanding terbalik dengan harapan masyarakat bahwa penegak hukum harus dari profesional di internal jabatan itu sendiri.

"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa jaksa agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (1/8).


Hasto menyebutkan bahwa keadilan dalam hukum adalah ketika penegak hukum dapat bekerja profesional dan bukan bekerja untuk menegakkan hukum pada kepentingan tertentu.

"Esensi keadilan langsung bertanggungjawab kepada aspek kemanusiaan sesuai dengan tata tertib hukum enggak boleh dilakukan pelanggaran apalagi hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu, itu enggak boleh," jelasnya.

Memang cita-cita mewujudkan keadilan bukanlah hal sulit. Tetapi, kata Hasto, dengan profesionalitas dan kedewasaan penegak hukum maka semua bisa terwujud.

"Di sini diperlukan kedewasaan, di sini diperlukan sebuah tanggung jawab dan integritas," tukasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya