Berita

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini/RMOL

Nusantara

Cara Surabaya Taklukkan Sampah Meski Anggaran Lebih Kecil Dibanding Jakarta

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 05:57 WIB | LAPORAN:

Pemprov DKI Jakarta geleng-geleng dengan anggaran pengelolaan sampah yang dimiliki Pemerintah Surabaya yang hanya dianggarkan sebesar Rp 30 miliar. Hal itu cukup jomplang jika dibandingkan dengan Jakarta dengan anggaran mencapai Rp 3,7 triliun.

Namun dengan anggara yang lebih kecil dibandingkan DKI, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini justru dianggap sukses mengatasi persoalan sampah.

Risma pun memberikan tips terkait pemanfaatan anggaran sampah yang lebih kecil dibanding Jakarta itu agar lebih efisien.


Pertama, kata Risma, adalah pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) yang dilakukan serempak di jam yang sama. Pembuatan rumah kompos juga dinilai efektif mengurangi jumlah sampah di TPA.

“Saya punya 450 berapa taman. Kalau saya rawat dengan kimia itu mahal sekali, sehingga saya membuat rumah kompos yang jumlahnya sudah banyak di Surabaya, sekitar 28 rumah kompos," kata Risma di SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Warga juga dituntut untuk mengelola kompos secara mandiri, salah satunya dengan menanam jenis sayuran. Dengan demikian, jumlah sampah terus menurun meski jumlah penduduk meningkat.

"Kemudian sampah anorganiknya, sampah plastik, kertas. Surabaya juga ada taman untuk memisahkan sampah, sehingga sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir jumlahnya turun,” paparnya.

Hal lain yang ia lakukan adalah pengendalian biaya operasional pembersihan sampah, baik dari pengeluaran BBM kendaraan pengangkut sampah hingga anggaran gaji petugas kebersihan.

"Sebetulnya kuncinya adalah di monitoring dan kontrol agar efisien," tandasnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan studi banding ke Surabaya pada Senin (29/7), Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bestari Barus menyebut bahwa pengelolaan sampah di Surabaya patut dipelajari oleh daerah lain, terlebih Jakarta mengalokasikan dengan nilai yang lebih besar yakni Rp 3,7 triliun rupiah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya