Berita

Pangi Syarwi Chaniago/Net

Publika

Menguji Hak Prerogatif Presiden

RABU, 31 JULI 2019 | 10:14 WIB

IDEALNYA komposisi kabinet adalah kabinet ahli (zaken kabinet) atau paling tidak kabinet dengan komposisi dari koalisi terbatas, yaitu secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional dan proses pengangkatan anggota kabinet lebih dominan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dibanding akomodasi kepentingan politik semata.

Pengangkatan anggota kabinet sepenuhnya berlandaskan hak prerogatif presiden, presiden kemungkinan berhasil membentuk kabinet ahli atau kabinet koalisi secara terbatas jika hak prerogatif ini dijalankan penuh dan presiden melepaskan diri dari tekanan dan intervensi kelompok manapun.

Loyalitas menteri harus sepenuhnya kepada presiden (tunggal). Menteri dari unsur kader partai memiliki dualisme loyalitas (splite loyality) memiliki loyalitas ke presiden sekaligus ke parpol asalnya.


Selain melaksanakan platform presiden, para menteri dari unsur partai juga berkepentingan membesarkan partai, presiden harus mampu mengendalikan kabinet sehingga potensi loyalitas ganda para menteri dapat diminimalisasi.

Oleh karena itu, menteri dari unsur parpol seharusnya tidak memiliki jabatan strategis di partainya. Sekali lagi, Presiden harus mampu mengendalikan kabinet secara tegas, efektif tanpa ada loyalitas ganda para menterinya

Posisi presiden secara konstitusional sangat kuat, sehingga tidak perlu "setengah hati" dalam menjalankan amanat dan kepercayaan rakyat. Dengan demikian, pengangkatan menteri jangan sampai lebih cenderung kepada tawar menawar dan kompromi semata ketimbang faktor kompetensi dan profesionalisme.

Sekuat apapun upaya intervensi dan tekanan politik tidak akan memberi pengaruh apapun jika presiden secara personal juga kuat. Namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang relatif lemah akan membuat presiden cenderung akomodatif, terhadap parpol dan kekuatan politik lainnya.

Kondisi ini akan membuka potensi terjadinya kompromi-kompromi politik dalam pembentukan kabinet sehingga hak prerogatif presiden nampak tak maksimal dijalankan.

Pangi Syarwi Chaniago
Analis politik, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya