Berita

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Achmad Sholeh/RMOL

Nusantara

Kebocoran Minyak Pertamina Makin Luas, Laut Jakarta Terancam Pencemaran

SENIN, 29 JULI 2019 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan publik berhak tahu kondisi pascakebocoran minyak mentah di proyek Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Karena saat ini dampak kebocoran minyak semakin meluas.

Seperti diketahui, pada 12 Juli lalu terjadi kebocoran minyak mentah di anjungan lepas pantai YYA 1 di perairan Karawang, Jawa Barat. Nah, saat ini kebocoran tersebut sudah semakin menyebar ke sejumlah wilayah.

"Dampak ini sudah memanjang ke perairan utara Jakarta," ungkap Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Achmad Sholeh di Kantor Pusat Walhi di bilangan Mampang, Jakarta, Senin (29/7).


Tubagus menjelaskan, bukan kali ini saja perairan utara Jakarta khususnya Kepulauan Seribu mengalami ancaman pencemaran. Pada 2018 saja terjadi lima kali pencemaran di perairan tersebut.

"Tumpahan minyak itu masih kita selidiki. Apakah dari kapal tanker atau dari mana. Namun dalam kasus sekarang ini kan jelas, ketahuan dari siapa," paparnya.

Bila tidak ada upaya cepat dan serius, ekosistem di kepulauan seribu akan rusak.

"Berdampak kepada masalah kematian ikan masal, gangguan tingkah laku ikan dalam mencari makan dan kawin, juga mempengaruhi migrasi ikan," imbuhnya.

Selain itu ekosisten mangrove dan terumbu karang di Kepulauan Seribu akan ikut terganggu. Dan yang pasti hal itu memengaruhi perekonomian masyarakat.

"Perlu adanya audit dan evaluasi secara besar-besaran," tegas Tubagus Achmad.

Walhi pun terus melakukan upaya pemanduan ke masyarakat, karena sampai saat ini belum ada pemberitahuan dini dari pemerintah. "Di Kepulauan Seribu ada wilayah wisata publik, jangan sampai itu dirusak," lanjut dia.

Walhi juga akan memantau secara independen. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Pertamina yang mengajak Walhi untuk sama-sama melakukan pantauan.

"Kita berharap ada respons cepat. Kita tahu masyarakat Kepulauan Seribu bergantung pada ekosistem di wilayahnya," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya