Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Achmad Sholeh/RMOL
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan publik berhak tahu kondisi pascakebocoran minyak mentah di proyek Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Karena saat ini dampak kebocoran minyak semakin meluas.
Seperti diketahui, pada 12 Juli lalu terjadi kebocoran minyak mentah di anjungan lepas pantai YYA 1 di perairan Karawang, Jawa Barat. Nah, saat ini kebocoran tersebut sudah semakin menyebar ke sejumlah wilayah.
"Dampak ini sudah memanjang ke perairan utara Jakarta," ungkap Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Achmad Sholeh di Kantor Pusat Walhi di bilangan Mampang, Jakarta, Senin (29/7).
Tubagus menjelaskan, bukan kali ini saja perairan utara Jakarta khususnya Kepulauan Seribu mengalami ancaman pencemaran. Pada 2018 saja terjadi lima kali pencemaran di perairan tersebut.
"Tumpahan minyak itu masih kita selidiki. Apakah dari kapal tanker atau dari mana. Namun dalam kasus sekarang ini kan jelas, ketahuan dari siapa," paparnya.
Bila tidak ada upaya cepat dan serius, ekosistem di kepulauan seribu akan rusak.
"Berdampak kepada masalah kematian ikan masal, gangguan tingkah laku ikan dalam mencari makan dan kawin, juga mempengaruhi migrasi ikan," imbuhnya.
Selain itu ekosisten mangrove dan terumbu karang di Kepulauan Seribu akan ikut terganggu. Dan yang pasti hal itu memengaruhi perekonomian masyarakat.
"Perlu adanya audit dan evaluasi secara besar-besaran," tegas Tubagus Achmad.
Walhi pun terus melakukan upaya pemanduan ke masyarakat, karena sampai saat ini belum ada pemberitahuan dini dari pemerintah. "Di Kepulauan Seribu ada wilayah wisata publik, jangan sampai itu dirusak," lanjut dia.
Walhi juga akan memantau secara independen. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Pertamina yang mengajak Walhi untuk sama-sama melakukan pantauan.
"Kita berharap ada respons cepat. Kita tahu masyarakat Kepulauan Seribu bergantung pada ekosistem di wilayahnya," pungkasnya.
