Berita

Haji Lulung (ketiga dari kanan)/RMOL

Nusantara

Haji Lulung Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Oknum Pakai Nama Bamus Betawi

SENIN, 29 JULI 2019 | 03:58 WIB | LAPORAN:

Pra dan pasca diadakannya Lebaran Betawi ke-12 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, banyak oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan.

Munculnya oknum yang mengatasnamakan Bamus Betawi, tentunya dapat meresahkan berbagai pihak baik dari tingkat pemerintah, sampai kepada masyarakat di Jakarta.

Padahal Bamus Betawi asli yang dipimpin oleh Haji Lulung sudah mempunyai legitimasi yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SK: AHU-0004530.AH.01.07 Tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum perkumpulan Badan Musyawarah Bamus Betawi.


"Dalam penetapan disurat tersebut menetapkan Haji Lulung AL, sebagai Ketua Umum; Syarif Hidayatullah sebagai Sekretaris Jenderal; Djuli Zulkarnain sebagai Bendahara Umum; Nuri Thahir sebagai Ketua Majelis Adat; Bambang Sutjipto Syukur sebagai Sekretaris Majelis Adat," ujar Lulung di Hotel Ibis Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu malam (28/7).

Oleh karenanya, Lanjut Lulung tidak ada lagi kepengurusan Bamus Betawi tingkat kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, guna menghindari penyalahgunaan nama untuk kebutuhan yang bukan diperuntukkan buat Bamus Betawi yang asli.

Adapun bila masyarakat menerima laporan, segera melapor kepada pihak Bamus Betawi agar dapat segera melapor.

"Kemudian apabila ada pihak yang masih menggunakan nama perkumpulan Bamus Betawi selain kepengurusan kami, kami mohon dukungannya kepada pemerintah pusat dan Forkompinda DKI Jakarta dan masyarakat untuk melapor kepada kami, agar kami bisa tindaklanjuti untuk mengambil langkah hukum," tutup Lulung.

Sementara itu, diwaku yang bersamaan juga diberikan penghargaan dan tali asih bagi perwakilan kota administrasi dan lembaga yang berprestasi pada saat Lebaran Betawi diadakan 19-21 Juli 2019 lalu di Monas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya