Berita

Rini Soemarno/Net

Politik

Soal Nasib Rini Soemarno, Masinton: Kalau Memang Tidak Bagus, Ya Sudah

SABTU, 27 JULI 2019 | 21:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Publik diminta untuk menilai kinerja Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Sejumlah kasus mengiringi perjalanan karier Rini dalam Kabinet Indonesia Kerja  yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Ya kalau memang tidak bagus, ya sudah. Biar publik saja yang menilai,” ujar anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, usai acara Polemik “Utak-Atik Manuver Elit” di Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu siang (27/7).

Kasus terakhir yang menyeret Rini terkait kinerja Garuda Indonesia yang telah menyampaikan ulang laporan keuangan 2018. Dalam laporan keuangan yang diperbaharui itu, Garuda Indonesia mengakui kerugian hingga Rp 2,4 triliun.


Sebelumnya dalam laporan keuangan 2018 yang disampaikan di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di bulan April lalu, Garuda mengklaim keuntungan beberapa miliar rupiah.

Keuntungan itu diperoleh karena Garuda Indonesia memasukkan potensi keuntungan dari kerjasama dengan penyedia superwifi Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan tahun 2018.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sepakat, ada bau rekayasa di dalam laporan itu, dan karenanya Garuda mesti membuat restatement laporan keuangan.

Hal lain, terkait peran Rini Soemarno di balik rangkap jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rangkap jabatan itu berkaitan dengan praktik kartel harga tiket.

Ari telah mengundurkan diri dari Sriwijaya Air. Namun dia pernah mengatakan bahwa rangkap jabatan itu atas instruksi Menteri Rini Soemarno.

Rini Soemarno pun sampai sekarang masih mangkir dan tidak menghadiri panggilan KPPU.

Kembali ke pandangan Masinton mengenai posisi menteri secara umum.

Secara umum Masinton menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan duduk di Kabinet.

"Presiden sudah minta nama-nama. Persoalan di mana dan jumlahnya berapa, itu hak prerogatif Presiden. Yang jelas, kriteria menteri yang diinginkan sudah jelas, harus berani dan berintegritas,” demikian Masinton.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya