Berita

Rini Soemarno/Net

Politik

Soal Nasib Rini Soemarno, Masinton: Kalau Memang Tidak Bagus, Ya Sudah

SABTU, 27 JULI 2019 | 21:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Publik diminta untuk menilai kinerja Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Sejumlah kasus mengiringi perjalanan karier Rini dalam Kabinet Indonesia Kerja  yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Ya kalau memang tidak bagus, ya sudah. Biar publik saja yang menilai,” ujar anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, usai acara Polemik “Utak-Atik Manuver Elit” di Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu siang (27/7).

Kasus terakhir yang menyeret Rini terkait kinerja Garuda Indonesia yang telah menyampaikan ulang laporan keuangan 2018. Dalam laporan keuangan yang diperbaharui itu, Garuda Indonesia mengakui kerugian hingga Rp 2,4 triliun.

Sebelumnya dalam laporan keuangan 2018 yang disampaikan di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di bulan April lalu, Garuda mengklaim keuntungan beberapa miliar rupiah.

Keuntungan itu diperoleh karena Garuda Indonesia memasukkan potensi keuntungan dari kerjasama dengan penyedia superwifi Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan tahun 2018.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sepakat, ada bau rekayasa di dalam laporan itu, dan karenanya Garuda mesti membuat restatement laporan keuangan.

Hal lain, terkait peran Rini Soemarno di balik rangkap jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rangkap jabatan itu berkaitan dengan praktik kartel harga tiket.

Ari telah mengundurkan diri dari Sriwijaya Air. Namun dia pernah mengatakan bahwa rangkap jabatan itu atas instruksi Menteri Rini Soemarno.

Rini Soemarno pun sampai sekarang masih mangkir dan tidak menghadiri panggilan KPPU.

Kembali ke pandangan Masinton mengenai posisi menteri secara umum.

Secara umum Masinton menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan duduk di Kabinet.

"Presiden sudah minta nama-nama. Persoalan di mana dan jumlahnya berapa, itu hak prerogatif Presiden. Yang jelas, kriteria menteri yang diinginkan sudah jelas, harus berani dan berintegritas,” demikian Masinton.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya