Berita

Rini Soemarno/Net

Politik

Soal Nasib Rini Soemarno, Masinton: Kalau Memang Tidak Bagus, Ya Sudah

SABTU, 27 JULI 2019 | 21:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Publik diminta untuk menilai kinerja Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Sejumlah kasus mengiringi perjalanan karier Rini dalam Kabinet Indonesia Kerja  yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Ya kalau memang tidak bagus, ya sudah. Biar publik saja yang menilai,” ujar anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, usai acara Polemik “Utak-Atik Manuver Elit” di Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu siang (27/7).

Kasus terakhir yang menyeret Rini terkait kinerja Garuda Indonesia yang telah menyampaikan ulang laporan keuangan 2018. Dalam laporan keuangan yang diperbaharui itu, Garuda Indonesia mengakui kerugian hingga Rp 2,4 triliun.


Sebelumnya dalam laporan keuangan 2018 yang disampaikan di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di bulan April lalu, Garuda mengklaim keuntungan beberapa miliar rupiah.

Keuntungan itu diperoleh karena Garuda Indonesia memasukkan potensi keuntungan dari kerjasama dengan penyedia superwifi Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan tahun 2018.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sepakat, ada bau rekayasa di dalam laporan itu, dan karenanya Garuda mesti membuat restatement laporan keuangan.

Hal lain, terkait peran Rini Soemarno di balik rangkap jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rangkap jabatan itu berkaitan dengan praktik kartel harga tiket.

Ari telah mengundurkan diri dari Sriwijaya Air. Namun dia pernah mengatakan bahwa rangkap jabatan itu atas instruksi Menteri Rini Soemarno.

Rini Soemarno pun sampai sekarang masih mangkir dan tidak menghadiri panggilan KPPU.

Kembali ke pandangan Masinton mengenai posisi menteri secara umum.

Secara umum Masinton menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan duduk di Kabinet.

"Presiden sudah minta nama-nama. Persoalan di mana dan jumlahnya berapa, itu hak prerogatif Presiden. Yang jelas, kriteria menteri yang diinginkan sudah jelas, harus berani dan berintegritas,” demikian Masinton.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya