Berita

Warga Uighur di Xinjiang China/Net

Dunia

Arab Saudi Bela Surat Bersama Soal Dukungan Atas Kebijakan China Di Xinjiang

JUMAT, 19 JULI 2019 | 06:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Arab Saudi membela surat yang ditandatangani bersama dengan 36 negara lain untuk mendukung kebijakan China di wilayah barat Xinjiang.

Diketahui bahwa pekan lalu, sejumlah negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB menulis sebuah surat bersama yang isinya menyerukan agar China menghentikannya penahanan massal di Xinjiang.

Tidak lama setelah itu, Arab Saudi, Rusia dan 35 negara lainnya menulis surat tandingan yang isinya memuji pencapaian China di bidang hak asasi manusia.


Menjelaskan soal keterlibatan Arab Saudi dalam penandatanganan surat tersebut, Dutabesar Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi mengatakan bahwa surat itu berbicara tentang pekerjaan pembangunan China.

"Hanya itu yang dibicarakan, itu tidak membahas hal lain," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa Arab Saudi merupakan negara yang sangat peduli akan nasib muslim di dunia.

"Tidak ada yang bisa lebih peduli tentang status Muslim di manapun di dunia selain Arab Saudi," katanya.

"Apa yang kami katakan dalam surat itu adalah bahwa kami mendukung kebijakan pembangunan China yang telah mengangkat orang keluar dari kemiskinan," tandasnya.

Namun salinan surat itu, seperti dimuat Reuters (Kamis, 18/7), berisi pernyataan yang menyebut bahwa keamanan telah kembali ke Xinjiang dan hak asasi manusia dari semua kelompok etnis di sana telah dilindungi.

"Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, China telah melakukan serangkaian tindakan anti-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan," begitu bunyi surat tersebut.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya