PBB: Perkembangan Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara Mengkhawatirkan

Kejahatan transnasional yang terorganisir saat ini berkembang secara agresif di Asia Tenggara dan sekitarnya. Begitu data terbaru yang dimuat dalam laporan PBB terbaru yang dirilis pada Kamis (18/7).

Laporan itu menguraikan bagaimana jaringan kriminal transnasional telah meraup puluhan miliar dolar AS per tahun melalui obat-obatan, barang palsu, dan perdagangan manusia serta satwa liar.

Laporan yang dibuat oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) itu juga menemukan bahwa sindikat kriminal telah mengubah perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara dengan pasar metamfetamin yang bernilai antara 30 miliar dolar AS hingga 61 miliar dolar AS per tahun di Asia Timur dan Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Bangladesh.

Selain perdagangan obat-obatan terlarang, masalah penyelundupan manusia juga masih menjadi masalah utama. UNODC dalam laporan itu mencatat, perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk eksploitasi seksual tetap menjadi masalah serius di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur.

"Dari jumlah total korban yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, hampir 70 persen adalah perempuan di bawah umur," begitu bunyi laporan itu.

Meskipun di sisi lain, laporan tersebut mengatakan penegakan hukum telah mempengaruhi rute yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal, namun temuan lain menunjukkan bahwa sindikat-sindikat tersebut meningkatkan upaya mereka dengan mengalihkan perhatian ke zona-zona yang kurang terlindungi yang kurang pengawasan.

Laporan yang sama juga menyoroti bahwa kejahatan terorganisir memanfaatkan perusahaan swasta, seperti operasi kasino bernilai miliaran dolar di kawasan itu, untuk mencuci uang dalam skala luas.

"Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir menjalankan bisnis, dan kondisi untuk lalu lintas narkoba dan manusia, dan komoditas lainnya," kata perwakilan regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Jeremy Douglas.

Dia mengatakan bahwa agar kejahatan terorganisir dapat diatasi, pemerintah masing-masing negara perlu mulai menerapkan strategi yang serius dan bermakna yang akan mengatasi keparahan masalah.

"Bagian dari respon akan dapat berupa kerjasama penegakan hukum lintas-batas untuk mengatasi pasokan, tetapi juga akan memerlukan dorongan politik oleh tingkat tertinggi pemerintah, dan investasi dalam pencegahan, perawatan narkoba," sambungnya seperti dimuat Al Jazeera.