Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Malaysia Sita USD 240 Juta Dari Perusahaan China Terkait Proyek Pipa

SENIN, 15 JULI 2019 | 23:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Malaysia telah menyita lebih dari 1 miliar ringgit atau setara dengan 243,5 juta dolar AS dari rekening bank milik China Petroleum Pipeline Engineering (CPP) atas proyek pipa tidak lengkap.

Begitu kata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Selasa (15/7).

Penyitaan terjadi hampir setahun setelah Malaysia menghentikan dua proyek pipa, senilai 2,3 miliar dolar AS itu, di mana CPP adalah kontraktor utama.


CPP sendiri adalah unit raksasa energi negara China National Petroleum Corp.

"Saya mengerti bahwa uang untuk 80 persen dari pipa telah dibayarkan, tetapi pekerjaan yang diselesaikan hanya 13 persen," kata Mahathir seperti dimuat Channel News Asia.

"Jadi pemerintah berhak untuk mendapatkan kembali uang itu, karena proyek itu dibatalkan," tambahnya.

Komentarnya mengikuti laporan pada akhir pekan kemarin dari Straits Times, yang mengatakan bahwa Malaysia telah mengambil dana dari akun CPP di HSBC Malaysia.

Pihak HSBC sendiri tidak memberikab komentar apapun dengan alasan kerahasiaan klien.

Untuk diketahui, pada tahun 2016 lalu, CPP memenangkan kontrak dari pemerintah mantan perdana menteri Najib Razak untuk membangun jaringan pipa minyak sepanjang 600 km di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia dan pipa gas sepanjang 662 km di Sabah.

Namun kedua proyek tersebut ditangguhkan oleh Mahathir pada Juli tahun lalu setelah dia mengalahkan Najib dalam pemilihan nasional 2018.

Mahathir telah bersumpah untuk menegosiasikan kembali atau membatalkan kesepakatan yang menurutnya tidak adil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya