Berita

Adian Napitupulu bersama Presiden Jokowi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Saatnya Presiden Jokowi Angkat Adian Napitupulu Jadi Menteri ATR

SENIN, 15 JULI 2019 | 09:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Salah satu diantara beban Presiden Joko Widodo pada periode kedua adalah masalah tanah untuk rakyat alias konflik agraria.

Mantan Ketua Majelis ProDem, Bambang 'Beathor' Suryadi mengatakan, sejarah indentitas yang dibangun Bung Karno adalah kaum Marhaen yang memiliki tanah sebagai modal hidup. Inilah karekter bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain kepemilikan tanah melahirlah kaum borjuasi nasional.

"Sayangnya, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak terwujud dengan benar," ujar Beathor Suryadi yang saat ini menjabat Direktur Deputi IV Kantor Staf Presiden, Senin (15/7).


Jelas dia, hari ini kita melihat berbagai konflik tentang tanah, HGU kelebihan lahan, pengembang mencaplok lahan warga, instansi pemerintah menggunakan lahan warga, dan pertambangan di kawasan desa warga.

"Konflik ini sudah terjadi puluhan tahun, sudah delapan kali ganti Presiden," terang Beathor Suryadi.

Menurutnya, berbagai kebijakan Presdien Jokowi sudah dilakukan tapi belum juga selesaikan masalah.

Pada sisi lain, lanjut Beathor Suryadi, sejarah panjang Adian Napitupulu sebagai aktivis jalanan, anggota DPR pada Komisi II dan Komisi VII telah membuat dia semakin militan untuk menyelesaikan satu diantara beban Jokowi tersebut.

Adian Dkk berjuang untuk warga korban Sutet, membebaskan Eva Bande aktivis agraria dari penjara, dan banyak kasus tanah yang lain yang diselasakan.

Adian juga ingin mewujudkan tegak lurusnya hukum untuk keadilan dan kemakmuran. Pasalnya, awal kesejahteraan rakyat adalah memenangkan mereka para pemilik tanah dari berbagai konflik.

Adian SH, sosok yang cerdas dan pemberani, memiliki team yang terorganisir dengan rapih saatnya Jokowi mengangkat Adian SH sebagai  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," demikian Beathor Suryadi.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya