Berita

Adian Napitupulu bersama Presiden Jokowi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Saatnya Presiden Jokowi Angkat Adian Napitupulu Jadi Menteri ATR

SENIN, 15 JULI 2019 | 09:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Salah satu diantara beban Presiden Joko Widodo pada periode kedua adalah masalah tanah untuk rakyat alias konflik agraria.

Mantan Ketua Majelis ProDem, Bambang 'Beathor' Suryadi mengatakan, sejarah indentitas yang dibangun Bung Karno adalah kaum Marhaen yang memiliki tanah sebagai modal hidup. Inilah karekter bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain kepemilikan tanah melahirlah kaum borjuasi nasional.

"Sayangnya, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak terwujud dengan benar," ujar Beathor Suryadi yang saat ini menjabat Direktur Deputi IV Kantor Staf Presiden, Senin (15/7).


Jelas dia, hari ini kita melihat berbagai konflik tentang tanah, HGU kelebihan lahan, pengembang mencaplok lahan warga, instansi pemerintah menggunakan lahan warga, dan pertambangan di kawasan desa warga.

"Konflik ini sudah terjadi puluhan tahun, sudah delapan kali ganti Presiden," terang Beathor Suryadi.

Menurutnya, berbagai kebijakan Presdien Jokowi sudah dilakukan tapi belum juga selesaikan masalah.

Pada sisi lain, lanjut Beathor Suryadi, sejarah panjang Adian Napitupulu sebagai aktivis jalanan, anggota DPR pada Komisi II dan Komisi VII telah membuat dia semakin militan untuk menyelesaikan satu diantara beban Jokowi tersebut.

Adian Dkk berjuang untuk warga korban Sutet, membebaskan Eva Bande aktivis agraria dari penjara, dan banyak kasus tanah yang lain yang diselasakan.

Adian juga ingin mewujudkan tegak lurusnya hukum untuk keadilan dan kemakmuran. Pasalnya, awal kesejahteraan rakyat adalah memenangkan mereka para pemilik tanah dari berbagai konflik.

Adian SH, sosok yang cerdas dan pemberani, memiliki team yang terorganisir dengan rapih saatnya Jokowi mengangkat Adian SH sebagai  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," demikian Beathor Suryadi.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya