Berita

Adian Napitupulu bersama Presiden Jokowi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Saatnya Presiden Jokowi Angkat Adian Napitupulu Jadi Menteri ATR

SENIN, 15 JULI 2019 | 09:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Salah satu diantara beban Presiden Joko Widodo pada periode kedua adalah masalah tanah untuk rakyat alias konflik agraria.

Mantan Ketua Majelis ProDem, Bambang 'Beathor' Suryadi mengatakan, sejarah indentitas yang dibangun Bung Karno adalah kaum Marhaen yang memiliki tanah sebagai modal hidup. Inilah karekter bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain kepemilikan tanah melahirlah kaum borjuasi nasional.

"Sayangnya, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak terwujud dengan benar," ujar Beathor Suryadi yang saat ini menjabat Direktur Deputi IV Kantor Staf Presiden, Senin (15/7).


Jelas dia, hari ini kita melihat berbagai konflik tentang tanah, HGU kelebihan lahan, pengembang mencaplok lahan warga, instansi pemerintah menggunakan lahan warga, dan pertambangan di kawasan desa warga.

"Konflik ini sudah terjadi puluhan tahun, sudah delapan kali ganti Presiden," terang Beathor Suryadi.

Menurutnya, berbagai kebijakan Presdien Jokowi sudah dilakukan tapi belum juga selesaikan masalah.

Pada sisi lain, lanjut Beathor Suryadi, sejarah panjang Adian Napitupulu sebagai aktivis jalanan, anggota DPR pada Komisi II dan Komisi VII telah membuat dia semakin militan untuk menyelesaikan satu diantara beban Jokowi tersebut.

Adian Dkk berjuang untuk warga korban Sutet, membebaskan Eva Bande aktivis agraria dari penjara, dan banyak kasus tanah yang lain yang diselasakan.

Adian juga ingin mewujudkan tegak lurusnya hukum untuk keadilan dan kemakmuran. Pasalnya, awal kesejahteraan rakyat adalah memenangkan mereka para pemilik tanah dari berbagai konflik.

Adian SH, sosok yang cerdas dan pemberani, memiliki team yang terorganisir dengan rapih saatnya Jokowi mengangkat Adian SH sebagai  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," demikian Beathor Suryadi.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya