Berita

Adian Napitupulu bersama Presiden Jokowi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Saatnya Presiden Jokowi Angkat Adian Napitupulu Jadi Menteri ATR

SENIN, 15 JULI 2019 | 09:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Salah satu diantara beban Presiden Joko Widodo pada periode kedua adalah masalah tanah untuk rakyat alias konflik agraria.

Mantan Ketua Majelis ProDem, Bambang 'Beathor' Suryadi mengatakan, sejarah indentitas yang dibangun Bung Karno adalah kaum Marhaen yang memiliki tanah sebagai modal hidup. Inilah karekter bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain kepemilikan tanah melahirlah kaum borjuasi nasional.

"Sayangnya, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak terwujud dengan benar," ujar Beathor Suryadi yang saat ini menjabat Direktur Deputi IV Kantor Staf Presiden, Senin (15/7).


Jelas dia, hari ini kita melihat berbagai konflik tentang tanah, HGU kelebihan lahan, pengembang mencaplok lahan warga, instansi pemerintah menggunakan lahan warga, dan pertambangan di kawasan desa warga.

"Konflik ini sudah terjadi puluhan tahun, sudah delapan kali ganti Presiden," terang Beathor Suryadi.

Menurutnya, berbagai kebijakan Presdien Jokowi sudah dilakukan tapi belum juga selesaikan masalah.

Pada sisi lain, lanjut Beathor Suryadi, sejarah panjang Adian Napitupulu sebagai aktivis jalanan, anggota DPR pada Komisi II dan Komisi VII telah membuat dia semakin militan untuk menyelesaikan satu diantara beban Jokowi tersebut.

Adian Dkk berjuang untuk warga korban Sutet, membebaskan Eva Bande aktivis agraria dari penjara, dan banyak kasus tanah yang lain yang diselasakan.

Adian juga ingin mewujudkan tegak lurusnya hukum untuk keadilan dan kemakmuran. Pasalnya, awal kesejahteraan rakyat adalah memenangkan mereka para pemilik tanah dari berbagai konflik.

Adian SH, sosok yang cerdas dan pemberani, memiliki team yang terorganisir dengan rapih saatnya Jokowi mengangkat Adian SH sebagai  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," demikian Beathor Suryadi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya