Berita

Ban Ki Moon/Net

Dunia

Mantan Sekjen PBB: Bangladesh Tidak Dapat Menampung Lebih Banyak Pengungsi Rohingya

KAMIS, 11 JULI 2019 | 07:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bangladesh kewalahan menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya dan diperkirakan tidak dapat menampung lebih.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon pada Rabu (10/7).

Diketahui bahwa lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke negara tetangga Bangladesh setelah tindakan keras tentara terjadi pada tahun 2017.


"Tidak mungkin bagi Bangladesh untuk menjadi tuan rumah sejumlah besar Rohingya untuk waktu yang lama," kata Moon, seperti dimuat Al Jazeera.

Moon juga mengkritik Myanmar atas keengganannya mengizinkan anggota komunitas yang dianiaya kembali ke negara asal mereka.

Moon mengatakan, solusi permanen dari krisis Rohingya adalah repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi.

"Pemerintah Myanmar harus berbuat lebih banyak agar Rohingya dapat kembali ke tanah air mereka tanpa takut akan penganiayaan," kata Moon.

Untuk diketahui, menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency, sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan Myanmar.

Dalam laporan berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap" itu juga disebutkan bahwa lebih dari 34 ribu warga Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114 ribu lainnya dipukuli.

Bukan hanya itu, sekitar 18 ribu perempuan dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115 ribu rumah Rohingya dibakar serta 113 ribu lainnya dirusak.

Pemerintah Myanmar sendiri membantah tuduhan penganiayaan terhadap Rohingya dan mengatakan kampanye militernya di seluruh Negara Bagian Rakhine utara adalah tanggapan terhadap serangan yang dilakukan oleh pemberontak Rohingya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya