Muhammadiyah: Radikalisme Bukan Karena Pendidikan Agama Di Sekolah

Penghapusan pendidikan agama bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 juga UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sejatinya, pendidikan agama di sekolah merupakan hak sipil dari warga negara.

Begitu dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, kepada Kantor Berita RMOL, Sabtu (6/7), menanggapi isu penghapusan pendidikan agama dari mata pelajaran di sekolah.

Muti juga tidak setuju bila pendidikan agama di sekolah dianggap menjadi akar dari tumbuhnya radikalisme.

“Radikalisme bukan karena pendidikan agama, tetapi karena faktor-faktor yang kompleks baik politik, ekonomi, maupun dunia global,” kata dia.

Jika memang ada persoalan pada pendidikan agama di sekolah, solusinya bukan menghapus melainkan memperbaiki kurikulum dan metode pendidikannya.

Isu penghapusan pelajaran agama dari sekolah oleh pemerintahan Joko Widodo sempat ramai akibat viralnya video di media sosial di masa jelang Pilpres 2019.

Menanggapinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pun sudah menegaskan tak ada rencana penghapusan pelajaran agama di sekolah.

Video bantahan dari Kemendikbud tentang isu penghapusan pendidikan agama dari sekolah sudah diunggah pada 25 Februari 2019.