Agar Pemerintahan Berjalan Ideal, Partai Gerindra Dan PKS Harus Jadi Oposisi

Partai Demokrat dan PAN sudah menunjukkan sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf. Sementara dua parpol pendukung Prabowo-Sandi, yakini Partai Gerindra dan PKS sepertinya akan memilih jadi oposisi.

Pengamat politik dan hukum, Prof. Asep Warlan Yusuf berharap Gerindra dan PKS tetap berdiri di luar pemerintahan.

"Istilah oposisi memang tidak dikenal dalam khasanah hukum tata negara kita. Yang ada adalah partai yang mendapatkan kursi terbanyak dan yang kedua partai yang tidak ada dalam pemerintahan, tidak ada dalam kabinet di eksekutif," kata Asep, Sabtu (6/7).

"Jadi, fakta hukum mengenal dua itu, ada yang memperoleh kursi terbanyak dan ada yang partai tidak ikut dalam dieksekutif. Nah, yang tidak ikut di eksekutif itulah yang kita kenal dengan oposisi," sambungnya seperti diberitakan RMOL Jabar.

Nantinya, mereka yang berdiri di luar pemerintah berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang tidak pro rakyat.

"Sebetulnya bagus kan kalau gitu mengkritisi, membanding-bandingkan apa yang diharapkan masyarakat tapi kenyataannya tidak terbukti, itu kan perlu dikritisi seperti itu," ujar Asep.

Bahkan, Asep menilai tidak ideal sebuah pemerintahan berjalan tanpa adanya oposisi yang berfungsing mengoreksi.

"Tidak ada cek and balances kalau semua di pemerintahan. Saya berharap Gerindra dan PKS untuk berdiri diposisi di luar pemerintahan," pungkasnya.