Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) Ahmadi Hasan/RMOL
Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) Ahmadi Hasan baru saja menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap distribusi pupuk antara PT Pilog dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) serta penerimaan lain terkait jabatan.
Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Indung selaku staf di PT Inersia. PT Inersia merupakan perusahaan milik terangka anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.
Ahmadi yang mengenakan kemeja putih lengan pendek keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.50 WIB. Dia menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK kurang lebih 5 jam.
Tidak banyak kata yang keluar dari Dirut PT Pilog itu. Dia hanya mengaku pemeriksaannya untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam perkara suap distrubusi pupuk.
"Ya klarifikasi saja, hanya klarifikasi," ujar Ahmadi kepada wartawan di areal gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (5/7).
Bos Pilog itu juga membantah bahwa dirinya ditanya soal kedekatannya dengan Bowo Sidik Pangarso.
"Enggak, enggak (ditanya soal Bowo)," sebut Ahmadi.
Termasuk peran Bowo yang memiliki perusahaan PT Inersia yang disebut-sebut memiliki kerja sama dengan PT Pilog, Ahmadi membantah mengetahuinya.
"Engak, enggak," kata Ahmadi yang berusaha menghindar dari sorotan kamera awak media.
Dalam perkara ini, sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di antaranya, politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP), pihak swasta Indung alias (IND), dan Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti alias (AWI).
Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT HTK untuk biaya angkut yang diterima dengan komitmen fee sebesar 2 dolar AS per metric ton. Bahkan, Bowo Sidik diduga telah menerima sebanyak tujuh kali hadiah maupun dugaan suap dari PT HTK.
Adapun, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT HTK maupun pihak lainnya telah diamankan KPK sebesar Rp 8 miliar.
Uang tersebut dihimpun oleh Bowo Sidik untuk kepentingan serangan fajar di Pemilu 2019 dan telah dimasukkan kedalam ratusan ribu amplop cap jempol mirip logo paslon tertentu.
Dalam perkara ini, sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yaitu, anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti dan Indung sendiri.
Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT HTK untuk biaya angkut yang diterima dengan komitmen fee sebesar 2 dolar AS per metric ton. Bahkan, Bowo Sidik diduga telah menerima sebanyak tujuh kali hadiah maupun dugaan suap dari PT HTK.
Adapun, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT HTK maupun pihak lainnya diamankan KPK sebesar Rp 8 miliar lebih. Uang tersebut dihimpun oleh Bowo Sidik untuk kepentingan serangan fajar pada Pemilu 2019.
Bowo dan Indung sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 128 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Asty Winasti sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
