Dorojatun Kuntjoro Jakti/NET
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa harus menjadwal ulang pemanggilan terhadap mantan Menteri Koordinator Perekonomian era presiden Megawati Soekarno Puteri, Dorojatun Kuntjoro Jakti.
Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu mangkir dari panggilan penyidik KPK.
Dia hari ini Selasa (2/7) dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bank Likuditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa Dorojatun meminta penjadwalan ulang kepada penyidik KPK dengan mengirimkan surat lantaran tidak bisa menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.
"Saksi (Dorojatun) mengirimkan surat tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain hari ini dan meminta penjadwalan ulang," kata Febri.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun.
Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.
Atas perbuatannya tersebut, SJN dan ITN disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
