Pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster dinilai menyulut polemik seputar masalah klasik kependudukan. Pasalnya, Gubernur Bali itu justru menggencarkan kampanye program keluarga berencana (KB) empat anak.
Dengan pernyataan sang gubernur itu, program KB “Dua Anak Cukup†seakan tidak berlaku lagi di Bali.
Koster justru menyerukan pengantin baru untuk punya empat anak. Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi Krama Bali untuk tidak memiliki lebih dari dua anak.
"Ini saya sampaikan melihat kondisi terkini di Bali. Anak yang menyandang nama Nyoman atau Komang (sebutan anak ketiga) sudah langka. Apalagi Ketut (sebutan untuk anak keempat). Padahal, sejatinya ini warisan leluhur yang begitu arif. Menurut saya, kearifan lokal harus kita jaga dan lestarikan. Untuk itu, saya imbau kepada para pengantin baru, targetkanlah empat anak agar Nyoman dan Ketut juga kebagian tempat bisa hadir di keluarga kita,†kata Koster di Singaraja, Bali pada Jumat (28/6) pekan lalu.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo yang baru saja dilantik langsung merespons wacana tersebut.
"Saya jadi kepala daerah tujuh tahun. Menurut saya kebijakan itu mengenai semua orang, tapi tidak semua orang itu sama. Kalau misalkan saya punya anak empat itu bisa mengatasi semua, tapi belum tentu orang yang prasejahtera bisa mengatasi semua masalah di keluarga,†kata Hasto, Selasa (2/7).
Hasto mengaku tidak mau berasumsi mengenai wacana itu sebelum bertemu dan mendapat penjelasan dari Gubernur Bali.
"Ya kita mendengarkan, kita berkomunikasi, jadi saya tahu. Menahan asumsi kalau saya itu, sebelum saya berasumsi ya, saya
sowan Pak Gubernur dululah," katanya.
Namun begitu, Hasto menekankan kependudukan merupakan sebuah struktur dalam pembangunan nasional yang harus dijaga betul proporsi dari segi rentang usianya.
Dia berharap Indonesia bisa lebih lama menikmati bonus demografi dari jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak ketimbang penduduk dalam rentang usia tidak produktif.
"Pemerintah perlu menjaga angka fertilitas total 2,1 per perempuan usia subur untuk menikmati bonus demografi lebih lama," jelasnya.
Mengutip situs Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia pernah mendapat penghargaan PBB di bidang kependudukan dua kali. Pada Desember 1988, Indonesia menerima Penghargaan Kependudukan PBB. Dan setahun kemudian, tepatnya Juni 1989, Indonesia menerima penghargaan dunia dari PBB atas keberhasilannya dalam program nasional Keluarga Berencana (KB).
Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang pada 2019 diestimasikan berjumlah 267 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang besar dalam mengelola jumlah sumber daya manusia (SDM).
Kondisi itu dinilai jadi tantangan jika Indonesia tak mampu mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk dan akan membebani kebutuhan pangan, membengkakkan anggaran sosial dan pendidikan, serta berpotensi menciptakan kerawanan sosial karena kepadatan jumlah penduduk yang berlebih.
Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 205 juta jiwa. Meski terjadi kenaikan cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut lebih rendah dibanding prediksi para ahli bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2000.
Hal itu menunjukkan peran dari program KB. Sebanyak 80 juta kelahiran tercegah di tahun 2000. Dan meningkat menjadi 100 juta kelahiran di tahun 2009.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga turun dari 2,32 persen menjadi 1,3 persen. Setiap tahun ada sekitar 3 juta sampai 3,5 juta jiwa penambahan penduduk Indonesia. Ini setara dengan satu negara Singapura.
Sejumlah kepala daerah dan jajarannya pun mengakui manfaat program KB besutan pemerintahan Soeharto. Program keluarga berencana (KB) ini merupakan salah satu program sukses peninggalan mantan Presiden Soeharto.
