Berita

Managing Direcktor Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Ist

Politik

Gemar Berutang, Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Perparah Ekonomi Bangsa

SABTU, 29 JUNI 2019 | 04:58 WIB | LAPORAN:

Perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berakhir usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandi terkait hasil Pilpres. Dalam hal ini, pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin tinggal menunggu waktu peresmian sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Namun demikian, Jokowi-Maruf diprediksi akan menghadapi masalah besar di periode kedua bagi Jokowi ini, utamanya soal ekonomi bangsa.

Menurut Managing Direcktor Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan kondisi ekonomi Indonesia ke depan justru cenderung negatif.


"Ekonomi ke depan menurut saya akan melemah," kata Anthony kepada Kantor Berita RMOL, Sabtu (29/6).

Bukan tanpa sebab. Melemahnya ekonomi Tanah Air justru diakui dia karena menguatnya kurs rupiah. Sebab, pengatan kurs rupiah yang selama ini dilakukan justru terjadi karena intervensi pemerintah.

Intervensi pemerintah, kata Anthony, yakni dengan tawaran lebih banyak utang luar negeri kepada asing demi menguatkan rupiah.

"Pada saatnya rupiah akan melemah tajam. Shortfall penerimaan pajak akan cukup besar, APBN dalam kondisi kritis, defisit tinggi, belanja rendah," imbuhnya.

Terkait dengan masalah ini, ia berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi-Maruf di periode 2019-2024 bukan memperbaiki, melainkan akan memperparah ekonomi Tanah Air.

"Kebijakan mereka (Jokowi) malah berlawanan dan akan memperparah ekonomi di kemudian hari. Mereka mengundang pelaku bisnis asing, misalnya di industri penerbangan domestik yang akan memperparah defisit transaksi berjalan," tandasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya