Hensat: Rakyat Yang Dirugikan Jika Koalisi Adil Makmur Bubar

Isu bubarnya Koalisi Adil Makmur pendukung Paslon Prabowo-Sandi mencuat seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.  

Pengamat Politik Hendri Satrio menjelaskan, bubarnya Koalisi Adil Makmur hanya akan merugikan rakyat. Pasalnya, adanya kekuatan politik di barisan oposisi bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan.

Terlebih, isu lain juga berhembus seperti pertimbangan sejumlah Parpol untuk bergabung dengan Koalisi pendukung Jokowi-Maruf.

"Itu terserah Kubu 02 (Prabowo-Sandi), yang jelas kalau memang akan bergabung dengan pemerintah maka yang dirugikan rakyat," ujar pria yang akrab disapa Hensat tersebut, Jumat (28/6).

"Karena semuanya akan menjadi satu barisan pendukung pemerintah. Nyanyian lagu 'setuju' kata Iwan Fals akan kembali bergema kalaupun akhirnya terpaksa dan memutuskan bergabung dengan pemerintah," imbuhnya.

Lanjut HenSat, kehadiran partai oposisi dinilai penting karena berfungsi sebagai pengawasan atau fungsi controlling. Ketimbang gabung pemerintah, sebutnya, Parpol 02 sebaiknya memperjuangkan ide-idenya selama ini di luar penguasa.

"Saya sih mengharapkan tetap ada masukan-masukan kritis dari kubu 02, baik itu melalui parlemen maupun dari jabatan-jabatan yang akan diberikan. Akan lebih baik lagi bila justru yang disepakati adalah ide-ide bersama," ujarnya.

"Jadi ada beberapa ide 02 yang disepakati oleh 01, akan lebih baik lagi," tambah Hensat.