Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Pengamat: Gatot Nurmantyo Aset Demokrasi, Kenapa Ruhut Sitompul Merasa Terancam

JUMAT, 28 JUNI 2019 | 10:36 WIB | LAPORAN:

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo merupakan salah satu aset demokrasi masa depan. Untuk itu, Gatot tidak boleh dikekang apalagi dihentikan.

"Ini harus kita tumbuhkan, jangan kita hentikan, karena pemerintah yang kuat harus diiringi opisisi, pengkritik, dan orang-orang yang memberikan masukan dan saran," kata pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra kepada redaksi, Jumat (28/6).

Demikian disampaikan Iwel menanggapi pernyataan Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ruhut Sitompul yang meminta kepada TNI dan Polri mewaspadai Gatot Nurmantyo lantaran dituding telah memanas-manasi para purnawirawan TNI dan Polri.


Menurut Iwel, sambutan Gatot saat menghadiri acara Halal Bihalal purnawirawan TNI dan Polri di Masjid Agung At Tin, TMII, Jakarta Timur pada Selasa lalu(25/6), adalah hal biasa. Saat itu, Gatot mengingatkan agar para purnawirawan bangkit dan bergerak melakukan perubahan demi menjaga NKRI agar tidak punah.

"Hal yang biasa seorang Gatot yang purnawirawan TNI, mantan Panglima TNI menyampaikan gagasan dan pemikirannya mengenai apa yang diamati, dirasakan terhadap isu-isu terkini, itu hal biasa," ujar Iwel.

"Dan bisa saja purnawirawan yang ada disitu setuju semua, bisa saja tidak setuju, namanya juga pemikiran dan gagasan. Dan kalau ada pihak-pihak yang keberatan merasa terbakar oleh apa yang disampaikan Gatot, nah ini kita lihat dulu pihak-pihak ini sudut pandangnya gimana, apa yang buat mereka kuatir dan terancam," tuturnya menambahkan.

Masih menurut Iwel, sebagai negara demokrasi, negara dan pemerintah harus membiarkan aset-aset demokrasi tumbuh. Bukan seperti sekarang, seolah-olah ada upaya untuk mematikan atau meniadakan aset-aset demokrasi.

"Nah, paling sering digunakan UU ITE, laporan polisi dan sebagainya. Kita harapkan mulai kedepan demokrasi itu benar-benar tumbuh, jangan sedikit-sedikit ada orang yang mengutarakan pendapat dan berbeda langsung dicari-cari celah atau cara untuk menghentikan," tutupnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya