Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo merupakan salah satu aset demokrasi masa depan. Untuk itu, Gatot tidak boleh dikekang apalagi dihentikan.
"Ini harus kita tumbuhkan, jangan kita hentikan, karena pemerintah yang kuat harus diiringi opisisi, pengkritik, dan orang-orang yang memberikan masukan dan saran," kata pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra kepada redaksi, Jumat (28/6).
Demikian disampaikan Iwel menanggapi pernyataan Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ruhut Sitompul yang meminta kepada TNI dan Polri mewaspadai Gatot Nurmantyo lantaran dituding telah memanas-manasi para purnawirawan TNI dan Polri.
Menurut Iwel, sambutan Gatot saat menghadiri acara Halal Bihalal purnawirawan TNI dan Polri di Masjid Agung At Tin, TMII, Jakarta Timur pada Selasa lalu(25/6), adalah hal biasa. Saat itu, Gatot mengingatkan agar para purnawirawan bangkit dan bergerak melakukan perubahan demi menjaga NKRI agar tidak punah.
"Hal yang biasa seorang Gatot yang purnawirawan TNI, mantan Panglima TNI menyampaikan gagasan dan pemikirannya mengenai apa yang diamati, dirasakan terhadap isu-isu terkini, itu hal biasa," ujar Iwel.
"Dan bisa saja purnawirawan yang ada disitu setuju semua, bisa saja tidak setuju, namanya juga pemikiran dan gagasan. Dan kalau ada pihak-pihak yang keberatan merasa terbakar oleh apa yang disampaikan Gatot, nah ini kita lihat dulu pihak-pihak ini sudut pandangnya gimana, apa yang buat mereka kuatir dan terancam," tuturnya menambahkan.
Masih menurut Iwel, sebagai negara demokrasi, negara dan pemerintah harus membiarkan aset-aset demokrasi tumbuh. Bukan seperti sekarang, seolah-olah ada upaya untuk mematikan atau meniadakan aset-aset demokrasi.
"Nah, paling sering digunakan UU ITE, laporan polisi dan sebagainya. Kita harapkan mulai kedepan demokrasi itu benar-benar tumbuh, jangan sedikit-sedikit ada orang yang mengutarakan pendapat dan berbeda langsung dicari-cari celah atau cara untuk menghentikan," tutupnya.
