Berita

Ilustrasi/Net

Muhammad Najib

Sanksi Ilegal Amerika Terhadap Iran

RABU, 26 JUNI 2019 | 17:04 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

ISTILAH "sanksi ilegal" diberikan oleh Rusia untuk menyebut sanksi terbaru Amerika yang diberikan untuk sejumlah pejabat penting Iran, termasuk Menteri Luar Negeri serta pemimpin dan tokoh spiritual tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Sanksi tambahan ini diberikan untuk memaksa Iran tunduk pada tekanan Amerika, yang diharapkan kemudian mengikuti semua kemauan yang dikehendakinya. Di belakang Amerika berbaris Israel, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Amerika menggunakan alasan, bahwa semua yang dilakukannya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menghentikan kegiatannya mensponsori kegiatan terorisme di kawasan Timur Tengah.


Amerika khususnya setelah Donald Trump menghuni Gedung Putih sering mengumbar dan bermain kata-kata yang tidak bermakna, atau jauh dari data, fakta, dan menggunakan logika "semau gue" ala cowboy.

Sebagai contoh: Israel yang sudah terbukti memiliki senjata nuklir, sementara Iran walaupun menguasai teknologi nuklir, akan tetapi masih jauh untuk bisa membuat senjata nuklir.

Lebih dari itu Iran menjadi anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menandatangani kesepakatan untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, diikuti dengan pengawasan yang ketat. Sementara Israel menolak menjadi anggota IAEA dan menolak untuk diawasi oleh lembaga manapun. Iran dipersoalkan oleh Amerika sementara Israel, bukan hanya tidak dipersoalkan, juga dilindungi dan dibantu.

Dalam masalah isu terorisme di Timur Tengah, Amerika dan Israel telah lama menuduh para pejuang kemerdekaan di Timur Tengah yang tidak sejalan dengan kepentingannya sebagai organisasi teroris. Lebih dari itu, sejumlah pejabat atau mantan pejabat Gedung Putih telah mengakui secara terbuka, berulangkali mensponsori gerakan bersenjata ilegal di kawasan Timur Tengah.

Pertanyaannya siapa sebenarnya yang mendukung terorisme?

Sejak Amerika menyatakan keluar dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani Amerika dan Iran bersama Rusia, Inggris, Perancis, China plus German yang dikenal dengan P6+1, Iran telah menerima sanksi dari Amerika, berupa sanksi ekonomi dan keuangan.

Menurut logika normal, seharusnya Amerika yang keluar dari perjanjian, tanpa alasan yang jelas yang mendapatkan sanksi dari negara-negara penandatangan.

Sanksi berikutnya diberikan dengan cara memasukkan Pasukan Pengawal Revolusi (Pasdaran) ke dalam daftar teroris, padahal Pasdaran merupakan bagian dari tentara resmi Iran. Selanjutnya sanksi berupa penghentian ekspor minyak Iran dengan cara memaksa negara importirnya untuk menghentikannya. Padahal 64 persen devisa Iran bersumber dari ekspor minyak.

Merujuk pada fakta-fakta ini, maka sanksi terbaru Amerika dipastikan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap Iran. Akan tetapi hanya akan meningkatkan ketegangan yang sudah tinggi dan membuat solusi damai semakin sulit.

Sebenarnya Amerika sudah lama memainkan kartu sanksi, baik yang berupa ekonomi, politik, maupun militer, untuk mendikte negara lain. Akan tetapi selama ini dimainkan secara proporsional, halus, dan elegan.

Saat ini sanksi ekonomi, politik, dan militer diobral dan dimainkan secara vulgar oleh Trump, bukan saja kepada Iran akan tetapi juga telah dilakukan terhadap banyak negara lain, seperti Rusia, China, Korea Utara, Lebanon, Palestina dan Turki.

Kini Amerika kena batunya, ketika berbagai sanksi yang diberikan kepada Iran ternyata tidak berbuah sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, sangat menarik untuk mengikuti bagaimana perkembangan ke depan, baik terkait Iran, negara-negara Timur Tengah, dan negara lain di dunia dengan manuver politik, ekonomi, dan militer yang dimainkan Amerika.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya