Berita

Ilustrasi/Net

Muhammad Najib

Sanksi Ilegal Amerika Terhadap Iran

RABU, 26 JUNI 2019 | 17:04 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

ISTILAH "sanksi ilegal" diberikan oleh Rusia untuk menyebut sanksi terbaru Amerika yang diberikan untuk sejumlah pejabat penting Iran, termasuk Menteri Luar Negeri serta pemimpin dan tokoh spiritual tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Sanksi tambahan ini diberikan untuk memaksa Iran tunduk pada tekanan Amerika, yang diharapkan kemudian mengikuti semua kemauan yang dikehendakinya. Di belakang Amerika berbaris Israel, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Amerika menggunakan alasan, bahwa semua yang dilakukannya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menghentikan kegiatannya mensponsori kegiatan terorisme di kawasan Timur Tengah.


Amerika khususnya setelah Donald Trump menghuni Gedung Putih sering mengumbar dan bermain kata-kata yang tidak bermakna, atau jauh dari data, fakta, dan menggunakan logika "semau gue" ala cowboy.

Sebagai contoh: Israel yang sudah terbukti memiliki senjata nuklir, sementara Iran walaupun menguasai teknologi nuklir, akan tetapi masih jauh untuk bisa membuat senjata nuklir.

Lebih dari itu Iran menjadi anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menandatangani kesepakatan untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, diikuti dengan pengawasan yang ketat. Sementara Israel menolak menjadi anggota IAEA dan menolak untuk diawasi oleh lembaga manapun. Iran dipersoalkan oleh Amerika sementara Israel, bukan hanya tidak dipersoalkan, juga dilindungi dan dibantu.

Dalam masalah isu terorisme di Timur Tengah, Amerika dan Israel telah lama menuduh para pejuang kemerdekaan di Timur Tengah yang tidak sejalan dengan kepentingannya sebagai organisasi teroris. Lebih dari itu, sejumlah pejabat atau mantan pejabat Gedung Putih telah mengakui secara terbuka, berulangkali mensponsori gerakan bersenjata ilegal di kawasan Timur Tengah.

Pertanyaannya siapa sebenarnya yang mendukung terorisme?

Sejak Amerika menyatakan keluar dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani Amerika dan Iran bersama Rusia, Inggris, Perancis, China plus German yang dikenal dengan P6+1, Iran telah menerima sanksi dari Amerika, berupa sanksi ekonomi dan keuangan.

Menurut logika normal, seharusnya Amerika yang keluar dari perjanjian, tanpa alasan yang jelas yang mendapatkan sanksi dari negara-negara penandatangan.

Sanksi berikutnya diberikan dengan cara memasukkan Pasukan Pengawal Revolusi (Pasdaran) ke dalam daftar teroris, padahal Pasdaran merupakan bagian dari tentara resmi Iran. Selanjutnya sanksi berupa penghentian ekspor minyak Iran dengan cara memaksa negara importirnya untuk menghentikannya. Padahal 64 persen devisa Iran bersumber dari ekspor minyak.

Merujuk pada fakta-fakta ini, maka sanksi terbaru Amerika dipastikan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap Iran. Akan tetapi hanya akan meningkatkan ketegangan yang sudah tinggi dan membuat solusi damai semakin sulit.

Sebenarnya Amerika sudah lama memainkan kartu sanksi, baik yang berupa ekonomi, politik, maupun militer, untuk mendikte negara lain. Akan tetapi selama ini dimainkan secara proporsional, halus, dan elegan.

Saat ini sanksi ekonomi, politik, dan militer diobral dan dimainkan secara vulgar oleh Trump, bukan saja kepada Iran akan tetapi juga telah dilakukan terhadap banyak negara lain, seperti Rusia, China, Korea Utara, Lebanon, Palestina dan Turki.

Kini Amerika kena batunya, ketika berbagai sanksi yang diberikan kepada Iran ternyata tidak berbuah sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, sangat menarik untuk mengikuti bagaimana perkembangan ke depan, baik terkait Iran, negara-negara Timur Tengah, dan negara lain di dunia dengan manuver politik, ekonomi, dan militer yang dimainkan Amerika.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya