Politikus Demokrat Andi Arief menyindir pihak-pihak yang mengatasnamakan Joko Widodo membahas soal jatah menteri untuk kabinet periode 2019-2024.
Menurutnya, bila ada tawaran menteri bukan dari Jokowi, dipastikan itu adalah tawaran palsu alias bodong.
"Tanggal 27 Juni 2019 sudah ada presiden hasil Pemilu. Setelah itu presiden akan bentuk kabinet. Hanya presiden yang berhak menentukan menterinya," kata Andi dalam unggahan twitternya, Senin (25/6).
Jadi, lanjut Andi bila ada politikus, meskipun memang terdaftar sebagai pendukung Jokowi-Maruf membahas soal jatah menteri, tidak perlu digubris.
"Kalau ada tawaran dari pihak lain seperti sekjen PPP, itu tawaran palsu. Logikanya gak ketemu akal, partai 4 persen menawarkan menteri," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung pasangan calon petahana, Joko Widodo membuka peluang untuk mengajak Partai Gerindra dalam penyusunan kabinet kerja 2019-2024.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf, Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
"Memang ada sebagian partai-partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra," ujar Arsul.
Bukan tanpa alasan, Arsul menyebut alasan rekan-rekannya di KIK untuk mengajak Gerindra karena Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang juga calon presiden itu memilih jalur konstitusi sebagai pelengkap kompetisi.
Sebab, sikap Prabowo yang memilih jalur konstitusi ini dianggap sebagai langkah yang gentleman.
"Kemudian tidak mengajak kelompok pendukungnya ada di situasi yang menuju anarkis. Sikap-sikap itu yang membuat sebagian teman-teman di koalisi sangat menghormati," ungkapnya.
