Mahasiswa Muslim se-Madura yang tergabung dalam Federasi Mahasiswa Muslimin Indonesia (Femmi) mendesak agar Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) segera dibubarkan saja.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Femmi, Abdullah Amas, kehadiran BPWS selama ini tidak jelas juntrungannya. Selain minim sosialisasi, masyarakat juga tidak tahu apa kerja dan manfaat BPWS itu dibentuk.
"Terkait apa saja langkah yang sudah dilakukan BPWS dalam membangun Madura pun tidak ada," tutur Abdullah Amas melalui pers rilis, Minggu (23/6).
Amas menambahkan, BPWS mesti terbuka tentang proyek-proyek apa saja yang sudah dijalankan. Dengan begitu, masyarakat Madura bisa melihat pentingnya kehadiran BPWS pasca adanya jembatan Suramadu.
“BPWS itu bagaimana bekerjanya? Apa saja pelatihan pelatihan skill yang diberikan BPWS dan dengan anggaran yang besar-besaran, skala kebermanfaatannya kepada masyarakat Madura sebesar apa sih?" paparnya.
Sementara, para pedagang saat ini yang beroperasi di sekitar Jembatan Suramadu sangat membutuhkan penataan dan pengelolaan nyata. Setidaknya tempat berdagang yang lebih memadai untuk menjalankan usahanya.
Abdullah menegaskan, area Suramadu sebagai 'ruang tamu' Pulau Madura seharusya kelihatan bagus, bersih, dan tidak kumuh.
"Anggaran BPWS gede loh. Jadi, kalau misalkan manfaat BPWS-nya sedikit ya lebih baik kami mendesak pemerintah dan bikin surat ke Menteri Pekerjaan Umum, DPR dan Presiden agar BPWS ini dibubarkan secara cepat dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,†tutur Amas.
Sementara itu Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional PB FEMMI Mohammad Hanif menilai BPWS jarang sosialisasi ke masyarakat. Bahkan tak ada keterlibatan LSM atau ormas.
Ia memprediksi aksi penolakan terhadap BPWS akan terulang kembali dengan lebih massif.
"Masyarakat ingin tahu apa narasi BPWS pada Madura? Apa promosinya? Misalkan, jika Madura itu menarik, kami harap BPWS jantanlah untuk lebih sering ketemu masyarakat,†ujar Hanif.
